Vonis Terlalu Ringan, ICW: Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Seharusnya Dihukum Seumur Hidup

Vonis Terlalu Ringan, ICW: Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Seharusnya Dihukum Seumur Hidup
Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan Irjen Pol Napoleon Bonapare
Wjtoday, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan Irjen Pol Napoleon Bonaparte dalam kasus red notice Djoko Tjandra terlalu ringan.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, menilai, vonis 4 tahun penjara yang diterima Irjen Napoleon serta 3,5 tahun untuk Brigjen Prasetijo tidak setimpal dengan perbuatan rasuah yang dilakukan keduanya.

Ia bahkan menganggap hukuman penjara dan sanksi denda maksimal, bisa dijatuhkan terhadap keduanya mengingat perbuatan keduanya yang terbukti dalam proses penuntutan di persidangan.

"Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo dan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte terlalu ringan dan terkesan mengecilkan pemaknaan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh dua perwira tinggi Polri tersebut," ujar Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/3).

"ICW beranggapan vonis yang pantas dijatuhkan kepada Prasetijo dan Napoleon adalah penjara seumur hidup. Keduanya juga layak diberi sanksi denda sebesar Rp 1 miliar," sambungnya.


Tak hanya menerima hukuman badan, Hakim juga menghukum Napoleon Bonaparte dengan hukuman denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 3 tahun penjara.

Sedangkan untuk Brigjen Prasetijo, selain dihukum penjara, ia juga dihukum untuk membayar denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tak hanya mengomentari vonis yang dijatuhkan hakim terhadap kedua terdakwa, ICW juga mempertanyakan landasan putusan majelis hakim yang menggunakan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor.

Penggunaan dasar hukum yang dianggap kurang tepat itulah yang menurut Kurnia jadi musabab para terdakwa tidak menerima vonis yang setimpal dengan perbuatan mereka.

"Akibatnya, vonis terdakwa menjadi sangat ringan, karena maksimal ancaman dalam pasal itu hanya lima tahun penjara. Semestinya Hakim dapat menggunakan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yang mengatur pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal seumur hidup," ucap Kurnia.

Kurnia lantas menyebut bahwa setidaknya ada tiga alasan kuat yang seharusnya dapat menjadi tolok ukur mengapa Prasetijo dan Napoleon layak dihukum maksimal.

Pertama, ketika melakukan kejahatan keduanya diketahui tengah mengemban amanah profesi sebagai penegak hukum. Tentu, praktik suap menyuap yang dilakukan keduanya dengan sendirinya telah meruntuhkan citra Polri di mata masyarakat.

Selanjutnya alasan kedua yakni Prasetijo dan Napoleon selaku penegak hukum justru bekerja sama untuk memuluskan upaya seorang buronan. Dalam fakta persidangan bahkan terungkap bahwa Prasetijo membantu istri Djoko Tjandra untuk membuat surat yang ditembuskan ke pihak Interpol Polri. Prasetijo juga diketahui bersurat ke Anna Boentaran terkait informasi red notice dari Djoko Tjandra.

Sedangkan Napoleon sendiri dianggap terbukti menyurati Dirjen Imigrasi agar status daftar pencarian orang atas nama Djoko Tjandra dapat dihapus.

"Ketiga, akibat tindakan tercela yang dilakukan oleh keduanya justru menghambat proses hukum untuk dapat menjebloskan narapidana Djoko S Tjandra ke lembaga pemasyarakatan," ungkap Kurnia.

Terakhir, ICW pun turut mendorong agar pihak Kepolisian dapat memberikan hukuman berupa pemberhentian secara tidak hormat terhadap keduanya.

"Di luar itu, ICW juga mendesak agar Kepolisian Republik Indonesia melakukan pemberhentian tidak dengan hormat kepada dua perwira tinggi Polri tersebut," kata Kurnia.

Dalam kasusnya, Napoleon Bonaparte dinilai terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra melalui pengusaha Tommy Sumardi. Suap yang diterima adalah SGD 200 ribu dan USD 270 ribu atau sekitar Rp 6,1 miliar. Suap tersebut untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sedangkan, Brigjen Prasetijo Utomo divonis hukuman 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan. Prasetijo terbukti menerima suap USD100.000 dari Djoko Tjandra. ***