UMP 2021 : Ganjar,Sultan dan Anies Naik, Emil Tetap. Buruh Jabar akan Mogok Kerja.

UMP 2021 : Ganjar,Sultan dan Anies Naik, Emil Tetap. Buruh Jabar akan Mogok Kerja.
Ketua KSPI Jabar Roy Jinto Ferianto
WJtoday, Bandung - Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran yang meminta para gubernur tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 atau sama dengan UMP 2020. Namun, permintaan itu tak diindahkan oleh beberapa gubernur di Indonesia.

Mereka yang menolak untuk tidak menaikkan UMP di tahun 2021 di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ganjar Pranowo memutuskan menaikkan UMP Jawa Tengah untuk 2021 sebesar 3,27% atau naik Rp 56.963,9 menjadi Rp 1.798.979. Ia mengatakan dasar penetapan UMP tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam perhitungan itu, kenaikan UMP menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo dan lainnya. Mereka semua lanjut Ganjar sudah diajak bicara dan memberikan masukan-masukan.

Seperti dikutip dari detikcom, setelah penetapan UMP ini, Ganjar mengatakan, maka hal itu dijadikan pedoman penetapan UMK masing-masing Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi Ganjar melalui pesan singkat interaktif kepada CNBC Indonesia, Jumat (30/10/2020).

Kenaikan UMP juga dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta. Dengan begitu UMP Yogyakarta tahun depan ditetapkan sebesar Rp 1.765.000 atau naik 3,54%.

Ia menjelaskan keputusan Gubernur untuk menaikkan UMP taun 2021 mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY. Rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang pleno dewan pengupahan Yogyakarta yang dihadiri oleh ketiga unsur Dewan Pengupahan.

"Pada hari ini Gubernur DIY telah menandatangani Keputusan Gubernur DIY nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY 2021 tertanggal 31 Oktober 2020," kata Ketua Dewan Pengupahan DIY Aria Nugrahadi dikutip dari detik.com, Sabtu (31/10/2020).

Adapun ketiga unsur ini meliputi unsur pemerintah, unsur pekerja/buruh, dan unsur pengusaha, dengan mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha pada saat pandemi Covid-19 serta untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif.

Menyusul kemudian Anies Baswedan yang memutuskan UMP tahun 2021 dinaikkan menjadi Rp 4.416.186,548. Menurutnya penetapan itu telah sejalan dengan semangat yang ada dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi COVID-19.

UMP DKI Jakarta kata Anies juga telah mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 % (tiga koma dua puluh tujuh persen), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak COVID-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak COVID-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," ungkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan resminya dikutip Minggu (1/11/2020).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jabar tahun 2021 sebesar Rp1.810.351,36.

Besaran UMP 2021 ini persis sama dengan besaran UMP 2020 alias tidak ada perubahan.

Besaran UMP Jabar 2021 diatur dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. 

Penetapan tersebut diumumkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (31/10/2020). 

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI sekaligus Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menyatakan kekecewaannya atas keputusan yang diambil Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan tidak menaikkan upah menaikan upah minimun tahun 2021.

Menurut Roy,Gubernur Jabar tidak punya rasa sensitifitas terhadap nasib kaum buruh. 

"Buruh Jabar menolak Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja terkait tidak naiknya upah minimun tahun 2021.Dengan alasan surat edaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku," ujar Roy dalam keterangan tertulisnya yang diterima wjtoday ,Minggu (1/11/2020)

Penolakan para buruh di Jawa Barat,tambah Roy, karena SE Menaker tersebut tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan hasil lokakarya nasional maupun hasil lokakarya dewan pengupahan di Kab/kota di Jawa Barat.Dimana salah satu hasilnya kenaikan upah buruh diserahkan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk melakukan survei kemudian diajukan kepada Gubernur.

"Maka ketika pemerintah Jawa Barat memaksakan untuk tidak menaikkan upah maka sudah dipastikan buruh akan melakukan perlawanan dan akan melakukan mogok daerah di seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Barat," pungkas Roy. ***