Tuai Polemik, PKS Minta Maaf dan Cabut Anjuran Poligami

Tuai Polemik, PKS Minta Maaf dan Cabut Anjuran Poligami

WJtoday, Jakarta - Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Partai Keadilan Sosial (PKS), Surahman Hidayat mengatakan pihaknya telah mencabut aturan Partai yang mempersilakan kadernya melakukan poligami bagi kader-kader yang mampu.

Diketahui, aturan yang dicabut itu yakni Tazkirah Nomor 12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi. Salah satu poinnya anjuran berpoligami bagi anggota PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu.

"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia." kata Surahman dalam keterangan resminya, Senin (30/9/21).

Surahman mengatakan pembatalan aturan itu dibuat dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola partai yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Ia mengatakan PKS sedang berfokus untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, terutama anak-anak yatim. Pihaknya mengklaim sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat.

"Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi." ujarnya

Sebelumnya anjuran poligami tersebut disahkan pada 27 September 2021. Salah satu alasannya dampak pandemi covid-19.

Dimana para kader laki-laki PKS yang telah berkeluarga banyak meninggal dunia akibat covid-19. PKS menyebut ketentuan tersebut hanya bersifat anjuran, bukan kewajiban.

Karenanya DSP PKS meminta kepada para kadernya yang mampu untuk beristri lebih dari satu. Dengan tujuan untuk membantu fakir miskin dan para anak yatim.

"Jadi mereka yang memang ada kemampuan, yang ada hasrat, ada kelaikan. Makanya persyaratannya itu sangat ketat. Jadi kita bikin semacam etika begini-begini diantaranya bagi punya kemampuan ya silakan bantu fakir miskin, bantu itu anak yatim dan seterusnya," ujarnya.

Namun komunitas yang mengatasnamakan #SaveJanda mengecam program tersebut karena dinilai hanya akan memperburuk stigma janda.

Founder Komunitas #SaveJanda Mutiara Proehoeman mengatakan, program tersebut justru sangat merendahkan perempuan yang berstatus janda.

"Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka," ujar Mutiara dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9).

"Narasi-narasi misoginis seperti imbauan kader untuk berpoligami dengan janda ini hanya memperburuk stigma tersebut," kata dia menambahkan.

Mutiara meminta agar semua pihak berhenti memposisikan perempuan sebagai objek. Ia menekankan, pernikahan bukan sebuah hadiah, apalagi pertolongan bagi perempuan.***