Transparency International: Risiko Korupsi Indonesia di Sektor Pertahanan Tinggi

Transparency International: Risiko Korupsi Indonesia di Sektor Pertahanan Tinggi
ilustrasi.(twitter)

WJtoday, Jakarta - Transparency International (TI) mencatat Indonesia masuk dalam kategori negara dengan tingkat risiko korupsi yang tinggi di sektor pertahanan. Hal itu terungkap dalam laporan indeks integritas pertahanan pemerintah (GDI) 2020 yang dirilis oleh Transparency International pada Senin (22/11).

"Indonesia di skor GDI di tahun 2020 itu mendapatkan skor (keseluruhan) 47 dari 100, dengan kategori D. Kalau kita lihat dari tingkat risiko korupsinya, itu masih berada di level risiko tinggi sama dengan pengukuran di tahun 2015 lalu," kata Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola dalam peluncuran GDI 2020.

Indeks integritas pertahanan pemerintah (GDI) mengukur resiliensi institusi pertahanan terhadap risiko korupsi. Skor yang didapatkan suatu negara merupakan komposit dari 5 indikator risiko korupsi yakni kebijakan politik, anggaran, manajemen personel, operasi militer, dan pengadaan di sektor pertahanan.

"Secara global, Indonesia berada di peringkat 34 dari 86 negara (yang dinilai) dan peringkat 9 dari 14 negara di Asia Pasifik," ujar Alvin.

Alvin mengatakan hasil penilaian GDI 2020 itu memberi gambaran bahwa sektor pertahanan Indonesia masih dijalankan kurang transparan dan akuntabel. Selain itu, kata Alvin, kebijakan dan prosedur terkait mitigasi risiko korupsi di Indonesia belum memadai.

"Dalam menunjukkan keseriusan membangun keamanan dan stabilitas nasional dan internasional, pemerintah harus menanamkan mekanisme antikorupsi di lembaga pertahanan," kata Alvin.

Dari 86 negara yang dinilai, Selandia Baru menempati urutan pertama dengan skor 85/100 (risiko rendah korupsi). Sementara itu, Sudan yang dalam beberapa tahun terakhir sedang berkonflik berada di urutan terakhir dengan skor 5/100 (risiko kritis).

"Temuan global juga menunjukkan bahwa 62 persen dari negara-negara yang dinilai, memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi hingga kritis di seluruh sektor pertahanan," kata Alvin.***