Tolak Rencana Revisi UU Pemilu, Pemerintah Harus Fokus Tangani Pandemi

Tolak Rencana Revisi UU Pemilu, Pemerintah Harus Fokus Tangani Pandemi
Ilustrasi
WJtoday, Bandung - Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) terus munculkan perdebatan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). PDIP dan Partai Gerindra kompak menginkan Pilkada Serentak digelar 2024. Sedangkan PKS dan Nasdem menginginkan revisi dilakukan.

Sementara itu, perkumpulan aktivis Barikade 98 Jawa Barat menolak rencana revisi UU Pemilu. Mereka ingin tetap pilkada dilaksanakan pada tahun 2024 seperti yang diatur undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Pilkada yang sudah ada.

Ketua Barikade 98 Budi Hermansyah menyampaikan  UU Pemilu tidak perlu direvisi. Sebab, UU itu masih satu rangkaian dari pemilu sebelumnya di Indonesia hingga 2024.

"Aturan Pilkada Serentak  belum dilaksanakan. Tidak benar jika belum dilaksanakan, sudah direvisi. Mestinya, dilaksanakan dulu, kemudian dievaluasi, baru kemudian direvisi jika diperlukan," kata Budi Hermansyah.

Budi juga mengatakan sekarang bukan saat yang  tepat bagi Indonesia untuk sibuk berdebat merevisi UU Pemilu. Menurutnya, lebih baik semua energi komponen bangsa  difokuskan untuk menangani pandemi virus corona.

Dia mengatakan parlemen sangat tidak bijak kalau sekarang konsentrasinya berkutat di agenda revisi UU Pemilu, lebih baik parlemen menjalankan fungsi kontrolnya, agar program vaksinasi nasional bisa sukses.

Selain itu, Budi Hermansyah juga meminta kepada pemerintah, jangan terganggu konsentrasinya dengan apa yang terjadi di DPR, lebih baik fokus kepada  agenda penanganan Covid 19, dan pastikan ketersediaan vaksin, laksanakan program vaksinasi sebaik mungkin, agar lndonesia segera bisa memutus rantai penularan Virus Covid 19.

Budi Hermansyah Ketua Barikade 98 Jawa Barat 

Senada dengan Budi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, menolak ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada diubah dalam revisi UU Pemilu. Salah satu ketentuan dalam UU 10/2016 tersebut adalah pelaksanaan pilkada serentak dan pilpres dilaksanakan berbarengan pada 2024.

"Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sebaiknya dipersiapkan sejak sekarang supaya kualitas demokrasi bisa berjalan dengan baik," ujar Muzani, dalam keteranganya, Minggu (31/1).

Kendati demikian, Muzani menilai, segala catatan kekurangan atas penyelenggaraan Pemilihan Umum legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019 harus dimulai sejak saat ini.

"Saat ini perdebatannya adalah apakah kita akan membahas mengenai RUU Pemilu yang baru atau tetap mempertahankan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang didalamnya termasuk pilpres," ungkap Muzani.

Muzani juga merasa, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tetap dipertahankan. Menurutnya, hak itu perlu dilakukan guna menjaga kualitas demokrasi serta melihat situasi di masa pandemi Covid-19 yang dianggap membutuhkan perhatian lebih komprehensif.

Terlepas dari itu, Muzani merasa pelaksanaan pemilu di Indoneaia kerap mengalami perubahan sistem. Perubahan yang dimaksud seperti sistem penghitungan suara, sistem pemilu apakah akan terbuka atau tertutup, threshold yang selalu naik, sampai konversi suara menjadi kursi, dan daerah pemilihan (dapil) selalu bertambah.

"Ini yang menyebabkan kemudahan membuat pola pemilu tidak pernah ajeg dan tidak pernah bisa dilakukan perbaikan kualitasnya karena sistem selalu berubah. Partai politik selalu menyesuaikan dengan UU yang baru setiap lima tahun," tambah Muzani.

Muzani mengatakan, demokrasi Indonesia perlu mendapatkan sebuah penyempurnaan atas sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain. Ujian itu pada aturan main dalam UU Pemilu.

"Oleh sebab itu, Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilu pada pola demokrasi yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama," ungkap Muzani.

"Karena kita akan mengalami sebuah energi yang besar dalam pembahasan UU tersebut. Sebaiknya energi kita digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan energi nasional termasuk energi kita digunakan untuk penanganan Covid-19 yang lebih komprehensif," imbuh Muzani.

Sebagai informasi, suara fraksi di parlemen terbelah terkait pelaksanaan pilkada. Sebagian fraksi menilai pilkada dapat dilaksanakan pada 2022. Namun, sebagian lagi, pilkada digelar bertepatan dengan Pilpres 2024.

Banyak kalangan mengaitkan, momen penundaan pilkada dilatari lantaran adanya Pilkada DKI Jakarta, yang dinilai dapat menjadi batu loncatan maju ke Pilpres 2024.***