Tim Kajian Unpad: Serapan Anggaran Covid-19 Jawa Barat baru 17,6 Persen

Tim Kajian Unpad:  Serapan Anggaran Covid-19 Jawa Barat baru 17,6 Persen
Lihat Foto

WJtoday,Bandung - Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) melakukan kajian singkat mengenai rekomendasi percepatan penyerapan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.

Rektor Unpad Rina Indiastuti menyampaikan hasil kajian itu langsung ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara Virtual, Sabtu, 4 September 2021.

Rektor menjelaskan, kajian singkat mengenai rekomendasi percepatan penyerapan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat  dilatarbelakangi oleh data statistik Covid-19 yang mulai menurun angkanya.

Meski demikian, Unpad memandang bahwa masyarakat tetap harus waspada. Covid-19 diiyakini belum sepenuhnya hilang.


Karena itu, anggaran menjadi instrumen penting untuk menstimulus, menjaga, hingga menjamin masyarakat bisa melanjutkan hidup dengan aman dan dapat berdampingan dengan Covid-19.

Di sisi lain, Pemprov Jabar sendiri telah lakukan berbagai kebijakan berupa refokusing hingga pergeseran anggaran agar APBD mampu mencukupi dalam upaya penanganan Covid-19. Meski demikian, melihat data yang ada, per Juli 2021, serapan anggaran Jabar baru terserap 17,6 persen.

“Kami memandang bahwa percepatan realisasi anggaran itu penting dan jadi salah satu instrumen untuk menjamin masyarakat bisa hidup berdampingan dengan Covid-19,” kata Rina.

Lebih lanjut Rektor mengatakan, penanganan Covid-19 merupakan masalah kompleks. Penanganan tidak hanya di sektor kesehatan saja, tetapi di aspek lainnya, salah satunya di aspek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Yang dikhawatirkan, kalau masyarakat tidak tersentuh di dalam penanganan Covid-nya, dikhawatirkan menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah,” kata Rektor.

Melihat kompleksitas tersebut, para akademisi Unpad yang melakukan kajian berasal dari berbagai bidang keilmuan, yaitu hukum, ekonomi, kebijakan publik, kesehatan masyarakat, hingga komunikasi. Rektor mengatakan, bidang keilmuan tersebut diintegrasikan menjadi bahan untuk penyusunan ringkasan kebijakan (policy brief).

Dari kajian yang dilakukan, tim merumuskan beberapa evaluasi. Kendala pada proses testing, tracing, dan treatment yang belum sebanding dengan jumlah penduduk Jabar, dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang dikirim bertahap, serta komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Evaluasi selanjutnya, aspek perundangan yang tumpang tindih antar kelembagaan, kekosongan hukum dalam pengambilan keputusan anggaran, birokrasi yang dihantui tindakan maladministrasi, penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, hingga pembangunan ekonomi yang berjalan tidak lancar akibat adanya ketakutan dan kecemasan di masyarakat.

Susun Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi tersebut, tim akademisi Unpad telah menyiapkan sejumlah rekomendasi. Di bidang kesehatan, perencanaan dan evaluasi penanganan Covid-19 di Jabar masih perlu mengadposi kerangka kerja dari WHO. Selain itu, penyelenggaraan audit kesehatan dan pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi menjadi rekomendasi.

Di bidang sosial dan kebijakan publik, pemetaan kebutuhan masyarakat mulai dari pra-KS1 hingga level 4. Selain itu, pembuatan Perda yang khusus berkaitan dengan penggunaan anggaran Covid-19 di Jabar juga perlu disiapkan.

Sementara di bidang komunikasi, kata Rektor, rekomendasinya adalah membuat strategi komunikasi perubahan perilaku dengan mengikutsertakan tokoh agama dan masyarakat, mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang tata kelola dan sumber daya aparatur pada masa pandemi, hingga mendesak untuk mengeluarkan UU tentang automatic stabilization untuk menghindari diskresi masalah anggaran pada masa pandemi.

Sementara itu, Ridwan Kamil mengapresiasi hasil kajian dan rekomendasi yang sudah dilakukan oleh akademisi Unpad. “Saya haturkan terima kasih kepada Unpad, karena kita butuh penglihatan secara jarak jauh terhadap situasi di lapangan. Pembacaan secara jernih dan penglihatan jarak jauh tentunya hanya bisa dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga meminta Unpad untuk melakukan studi di bidang lainnya. Salah satu isu yang penting dilakukan kajian adalah bagaimana menyiapkan strategi efektif dan terintegrasi apabila terjadi disrupsi atau pandemi serupa pada generasi mendatang.

“Kalau boleh Unpad bisa menarik studi ini untuk menyumbangkan pada generasi berikutnya, jika suatu hari kena disrupsi lagi yang serupa itu SOP-nya apa. Itu yang tidak ada,” ujarnya.***