Terkait Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pansus V Studi Komparasi ke Jateng

Terkait Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pansus V Studi Komparasi ke Jateng
Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan studi komparasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Jabar ke Provinsi Jawa Tengah (humas dprd jabar)

WJtoday, Bandung- Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan studi komparasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Jabar ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Salah satu hasil studi tersebut, terdapat perbedaan dalam penjudulan Raperda yakni Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

Wakil Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Thoriqoh Nasrullah Fitriyah menyebutkan secara substansi raperda tidak ada perbedaan hanya pada penjudulannya yang berbeda.

"Perda di Jateng dan raperda yang sedang kita bahas didalamnya mengakomodir perlindungan terhadap perempuan. Ada penyelenggaraan di rumah rentan, lalu di Jabar ada program sekoper cinta di Jateng dengan nama yang berbeda tetapi isinya sama," ujar Thoriqoh, dalam siaran pers Humas DPRD Jabar, Rabu (22/6/2022).

Dia mengatakan ada perda yang menjadi perhatian, nantinya perda itu dapat dimasukkan ke dalam raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan yakni perda tentang pengarusutamaan gender.

Hal tersebut ialah tentang bagaimana perempuan mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki, terlebih dalam konteks sosial ekonomi, kalangan perempuan rentan terhadap kekerasan baik sosial maupun aspek lainnya.

Sehingga menurut Thoriqoh, dengan adanya perda tersebut dapat dijadikan acuan untuk diterapkan dalam raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan. 

"Tentunya dalam perda pengarusutamaan gender juga tujuannya untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan," sebutnya.

"Kemudian ini sangat sejalan dengan perda yang sedang kita bahas, dimana raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan substanasi pembahasannya masih cukup luas," tutup Thoriqoh. ***