Laporan Dugaan Pemerkosaan Ditolak Karena Tak Bisa Tunjukan Surat Vaksin, Ini Kata Polisi

Laporan Dugaan Pemerkosaan  Ditolak Karena Tak Bisa Tunjukan Surat Vaksin, Ini Kata Polisi
ilustrasi./twitter

WJtoday, Aceh - Seorang mahasiswi berusia 19 tahun di Banda Aceh mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus dugaan tindak pidana percobaan pemerkosaan yang dialaminya.

Namun, laporannya diklaim ditolak polisi karena tak dapat menunjukkan surat vaksinasi Covid-19.

Korban mendatangi Mapolresta Banda Aceh didampingi oleh kuasa hukumnya dari LBH Banda Aceh dan Kontras Aceh. Berharap mendapat keadilan, setiba di sana mereka malah diperumit dengan administrasi Covid-19.

Kuasa hukum korban dari YLBHI-LBH Banda Aceh, Muhammad Qodrat, mengatakan peristiwa menimpa korban terjadi pada Minggu (17/10) sekitar pukul 16.00 WIB, lalu keesokan harinya langsung di laporkan ke Polresta Banda Aceh.

Peristiwa dugaan percobaan pemerkosaan ini terjadi di salah satu desa di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Kata Qodrat, korban ini bukan penduduk asli Banda Aceh tetapi ia sedang menempuh kuliah di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.

“Korban bukan penduduk Banda Aceh, kebetulan lagi menempuh kuliah. Dia tinggal di sana baru tiga bulan. Dia tinggal bertiga bersama ibu dan adiknya. Sementara ayahnya sedang bekerja di Malaysia,” kata Qodrat.

Qodrat menjelaskan, kejadian yang menimpa korban terjadi secara tiba-iba di mana pada saat itu pelaku mengetuk pintu rumah dan setelah dibuka oleh korban pelaku langsung membekapnya.

“Ketika dibuka pelaku langsung membekap korban akan tetapi berhubung korban melawan, percobaan pemerkosaan itu urung terjadi. Kemudian pada saat itu ibu korban juga baru pulang, karena mendengar suara motor, pelaku langsung lari,” ujarnya.

Atas kejadian itu, pada Senin (18/10) kemarin korban bersama adiknya, ibunya, dan kepala desa setempat mengadu ke LBH. Selanjutnya LBH langsung mengambil kesimpulan melaporkan ke polisi.

“Namun, sampai di Polresta petugas itu menanyakan sertifikat vaksin, mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada tidak boleh masuk,” sebut Qodrat.

“Kebetulan di antara kami ada yang sudah vaksin lalu kami diizinkan masuk ke SPKT, setiba di sana hal sama terjadi lagi. Pihak SPKT menanyakan apa ramai-ramai lalu ditanya sudah vaksin atau belum. Korban menjawab dia tidak bisa vaksin, kalau tidak ada harus ada surat. Korban menjawab ada tapi di kampung tidak bawa, SPKT tetap menolak kalau tidak ada sertifikat vaksin tidak bisa menerima. Polisi tetap ngotot laporan itu harus ada sertifikat vaksin kalau tidak ada, tidak bisa diterima,” lanjutnya.

Tak hanya itu, kata Qodrat, petugas SPKT juga mengatakan kalau kasus yang dialami korban bukan bukan dugaan pemerkosaan tetapi penganiayaan.

“Petugas SPKT mengatakan gini, kalau itu kasus percobaan pemerkosaan apa ada dipegang bagian tubuhnya, kalau tidak ada ini bukan pemerkosaan tetapi penganiayaan,” katanya.

Karena laporan itu tak diterima oleh SPKT Polresta Banda Aceh, korban bersama kuasa hukumnya langsung ke Mapolda Aceh. Setiba di sana, mereka diterima dan tidak ditanyakan apa pun terkait apakah sudah divaksin atau memiliki sertifikat vaksin.

“Di sana (Polda Aceh) memang tidak ada syarat dan kami diterima. Akan tetapi, setelah diceritakan kronologi petugas juga menolak mengeluarkan surat tanda bukti lapor karena korban tidak mengetahui pelaku,” ungkap Qodrat.

“Kami sangat menyayangkan pihak Polresta Banda Aceh yang menolak laporan karena tidak ada surat vaksin. Kedua, tindakan pihak Polda Aceh yang menolak alasan terduga pelaku tidak diketahui juga suatu tindakan keliru,” katanya.

Tanggapan Polresta Banda Aceh

Sementara itu, Kabag Ops Polresta Banda Aceh AKP Iswahyudi membantah adanya penolakan tersebut. Katanya, polisi telah memberikan penjelasan dan pengarahan namun warga yang hendak melapor itu langsung meninggalkan Mapolresta.

Iswahyudi mengakui pada Senin (18/10) kemarin, ada warga yang hendak membuat laporan ke Polresta Banda Aceh. Polisi tidak menolak warga tersebut, petugas hanya menanyakan apakah ia sudah divaksin atau memiliki aplikasi PeduliLindungi.

“Setelah ditanyakan petugas ternyata itu tidak ada dan langsung serta merta oh berarti polisi enggak mau, jadi berasumsinya macam-macam dan langsung balik kanan. Sebenarnya solusinya masih ada, tapi langsung balik kanan meninggalkan Polresta,” kata Iswahyudi.

Dengan adanya aplikasi PeduliLindungi saat ini polisi bukannya tidak menerima laporan, kata Wahyudi, laporan tetap diterima tetapi ada SOP dan Prosedurnya. Jika ada warga yang belum vaksin nantinya petugas akan mengarahkan untuk mengikuti vaksin.

“Jika ada warga yang mau melapor ke polisi tetapi belum memiliki sertifikat vaksin atau disuntik vaksin, dia tetap bisa mengajukan laporan asalkan vaksin dulu. Nanti kita arahkan, sekira laporannya memang harus sesegera mungkin polisi juga ada aturan tersendiri nanti seperti apa. Kami ada SOP, jadi enggak serta-merta, oh ini tidak mau menerima laporan atau segala macam dan langsung keluar tidak seperti itu dong,” tuturnya.

“Kami di Polresta Banda Aceh tidak ada seperti itu menolak laporan warga. Kalau juga memang ada warga yang tidak mau divaksin, nanti tetap kita arahan ke penyidik. Tidak mungkin kita tidak menerima laporan, karena itu sudah tugas pokok kita,” tambah Iswahyudi.

Karena itu sebut Iswahyudi, tidak benar jika Polresta Banda Aceh menolak laporan warga karena alasan belum divaksin.

“Kejadian warga kemarin mereka memang langsung balik kanan, akan tetapi kalau nanti memang dia mau melaporkan lagi silakan. Hari ini kita menerima laporannya, kemarin polisi sudah menjelaskan ketika masuk di penjagaan disampaikan dan mungkin langsung enggak mau terima,” ungkapnya.

Lebih lanjut Iswahyudi menjelaskan, menyangkut masalah QR PeduliLindungi sekarang ini sudah ada di seluruh Indonesia dan itu adalah buatan pemerintah. Polresta Banda Aceh langsung mengikuti SOP yang sudah ada dari Kominfo dan Kemenkes.

“Kita juga sudah dapat scan barcode tadi, tujuannya dibuat scan barcode apabila masyarakat yang belum vaksin kita arahkan, kita sampaikan, kita imbau masyarakat untuk vaksin,” ucapnya.

Apabila terjadi hal-hal insidentil atau kontijensi terkait masalah masyarakat yang akan melapor, sebut Wahyudi, polisi juga akan menindaklanjutinya tetapi ikuti Prokes yang telah ditetapkan.

“Nanti juga ada tempat ruangan di mana antara orang yang melapor dengan penyidik juga kita batasi, kita sudah buat fasilitas-fasilitas itu. Jadi, jangan hanya gara-gara masyarakat tadi datang ke Polres kita tanyakan sertifikat vaksin langsung berasumsi macam-macam gitu loh,” ujar dia.

Polisi Soal Laporan Korban Ditolak karena Belum Vaksin: Harap Laporkan Kembali

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh menyebut polisi menolak laporan korban dugaan upaya pemerkosaan karena tidak memiliki sertifikat vaksin Covid-19. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Ajun Komisaris Polisi Iswahyudi memberi penjelasan soal ini.

Dalam tayangan video yang dikirim Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Banda Aceh kepada jurnalis, Selasa (19/10) sore, Iswahyudi mengatakan bahwa kemarin memang ada masyarakat yang melaporkan dugaan upaya pemerkosaan ke Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Menurut Iswahyudi, polisi tidak menolak laporan itu dengan serta-merta memerintahkan mereka keluar dari kantor polisi. Sebab, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) telah menerima mereka dan menanyakan permasalahan yang dialami. "Mereka menyampaikan tentang adanya dugaan percobaan pemerkosaan," katanya.

Setelah itu, polisi baru menanyakan perihal aplikasi Peduli Lindungi.

Iswahyudi berharap korban melaporkan kembali perkara itu. "Jadi saya harapkan bisa laporkan kembali. Saya Kabag Ops Polresta Banda Aceh beserta Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal) akan segera menerima dan menindaklanjuti tentang pelaporan ini," tuturnya.

Sesuai perintah Kepala Polresta Banda Aceh, Iswahyudi mengaku akan memfasilitasi pelaporan itu. Dia meminta kepada korban untuk membuktikan apabila memiliki komorbid atau penyakit bawaan sehingga tidak bisa divaksin.***