Tak Ada Petugas Imigrasi Ditindak, Legislator Minta Yasonna Tegas Seperti Kapolri

Tak Ada Petugas Imigrasi Ditindak, Legislator Minta Yasonna Tegas Seperti Kapolri
Tak Ada Petugas Imigrasi Ditindak, Legislator Minta Yasonna Tegas Seperti Kapolri
WJtoday, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dapat bertindak tegas seperti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

"Langkah cepat dan tegas dari Kapolri itu menunjukkan keseriusan membongkar masalah buronan Djoko Tjandra yang mempunyai hubungan dengan polisi. Tetapi saya tidak melihat keseriusan dari Menkumham Yasonna Laoly, karena hingga saat ini saya tidak melihat satu pun petugas imigrasi yang dikenai sanksi," kata Wihadi Wiyanto dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (18/7/2020).

Politikus Partai Gerindra itu pun mempertanyakan mengapa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang seharusnya bertanggung jawab tidak diberi sanksi berupa pencopotan jabatan.

Padahal, Djoko Tjandra kedapatan memperoleh paspor baru di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada Juni 2020 lalu.

"Ini justru merupakan satu hal yang kami pertanyakan. Kenapa justru Imigrasi seakan-akan tidak memberikan sanksi apa pun kepada para petugas Imigrasi (Jakarta Utara)," tegasnya.

Wihadi menilai Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting dan Menkumham Yasonna Laoly tidak bisa acuh begitu saja seakan-akan Imigrasi tidak bersalah.

Ia pun mempertanyakan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, apakah melindungi para personelnya agar tidak diganti dan diberikan sanksi.

Wihadi mengatakan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis diapresiasi karena mencopot jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Pol Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Pol Nugroho Slamet Wibowo.

Karena, Kapolri menduga mereka melanggar kode etik terkait pencabutan "red notice" buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra.

Pencopotan dua perwira tinggi itu tertuang dalam surat telegram (STR) Nomor ST/2076/VII/KEP/2020 yang ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri tertanggal 17 Juli 2020.

Dalam surat telegram itu, Napoleon dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Posisi Napoleon digantikan Wakil Kapolda NTT Brigjen Pol Johanis Asadoma.


Sementara Nugroho dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Posisi Nugroho digantikan oleh Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana yang sebelumnya menjabat Kadiklatsusjatrans Lemdiklat Polri.

Sebelumnya, Kapolri juga mencopot Brigjen Pol Prasetijo Utomo sebagai Kepala Biro (Karo) Korwas PPNS Bareskrim Polri. Hal itu menyusul kontroversi yang bersangkutan menerbitkan surat jalan kepada buronan korupsi Djoko Tjandra. ***