Strategi Tata Kelola Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19

Strategi Tata Kelola Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19
Strategi Tata Kelola Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19
WJtoday, Bandung - Kehadiran pandemi virus COVID-19 telah menjadi tantangan bagi tata kelola pemerintah Indonesia. Tata kelola pemerintah yang baik menjadi syarat utama untuk menangani pandemi COVID-19 saat ini. 

Berangkat dari fenomena tersebut, Insitut Pembangunan Jawa Barat Universitas Padjadjaran atau Injabar Unpad menggelar seminar daring atau webinar yang bertajuk “COVID 19: Respons Kebijakan, Tata Kelola Pengendalian dan Kestabilan Sosial” pada Kamis (7/5/2020). 

Seminar daring yang diselenggarakan melalui platform meeting buatan anak negeri CloudX Telkomsel ini membahas secara komprehensif berbagai strategi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan COVID-19. 

Dengan menghadirkan narasumber dari pejabat pemerintah, praktisi, dan akademisi, seperti Dr. Hadiyanto, S.H., L.L.M. (Sekjen Kemenkeu RI), Dr. (HC) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. (Gubernur Jawa Barat), Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M. (Bupati Kabupaten Sumedang), Irfan A. Tachrir (Direktur Telkomsel), Prof. Poppu Rufaidah, M.B.A., PhD. (Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika).

Kemudian Dr. Bucky Wikagoe, S.Pd, M.Si. (DPRD Jawa Barat), dan Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.D (Direktur Keuangan dan Administrasi Injabar Unpad). Seminar daring ini dipandu oleh Direktur Utama Injabar Unpad, Prof. Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt.

Implementasi tata kelola yang dijalankan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini terlihat dalam beberapa kebijakan fiskal. Sekjen Kemenkeu RI, Hadiyanto, menjelaskan semua kebijakan tersebut terangkum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. 

Dalam peraturan tersebut, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran negara untuk menjamin kehidupan seluruh warga negaranya di tengah pandemi ini. Pemerintah juga menjamin adanya bantuan terhadap UMKM agar tetap bisa mempertahankan roda usahanya.

“Ada penangguhan pajak, keringanan pinjaman bagi UMKM. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pasti dalam Peraturan Pemerintah tersebut agar bisa menjamin UMKM untuk bisa mempertahankan produksi dan roda industri mereka,” ujar Hadiyanto. 

Adapun implementasi tata kelola pemerintah di daerah tercermin dalam kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat memiliki 5 strategi untuk melawan COVID-19 yang telah diapresiasi oleh UNDP. Lima strategi tersebut adalah proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif. 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan dalam paparannya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat senantiasa menggunakan sudut pandang akademis dalam pengambilan keputusan. Salah satu contohnya adalah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seluruh Provinsi Jawa Barat yang dilakukan berdasarkan data statistik. 

“Kita tidak ada pertimbangan politik politik dalam penerapan PSBB. Kita punya rumus sendiri dan terbukti secara scientific bahwa PSBB dapat menghampat penyebaran Virus Corona,” jelasnya. 

Akan tetapi, Pemerintah Jawa Barat tetap mengalami kendala dalam menjalankan strategi tersebut. Kendala tersebut adalah persoalan data. Belum ada data yang valid membuat penyaluran bantuan kepada 38 juta warga Jawa Barat yang mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah terkendala. 

Menurut Ridwan Kamil, hal ini terjadi karena tidak adanya sinkronisasi dalam kegiatan survey yang dilakukan oleh pemerintah. 

"BPS punya survey sendiri, Kemensos punya survey sendiri, Kementerian Desa juga punya survey sendiri. Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah.” jelas Gubernur. 

Selaku Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berharap adanya solidaritas antar warga Jawa Barat agar dapat melalui masa sulit ini bersama. Ia ingin mengubah narasi pembatasan sosial menjadi solidaritas sosial. 

“Solidaritas bersama dalam rangka bulan suci Ramadhan. Mari kita bela negara sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang punya ilmu membantu dengan ilmunya. Yang punya dana, bantu dengan dananya,” terangnya. 


Ia juga sangat berharap para akademisi dalam Injabar Unpad dapat membantu Pemerintah Jawa Barat memprediksi situasi yang terjadi setelah Pandemi ini selesai. 

Dalam tataran pemerintah daerah, implementasi dari tata kelola dalam masa pandemi ini bertumpu pada sinergi antar semua komponen. Bupati Kabupaten Sumedang, Dony Ahmad Munir Dony menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang mengajak seluruh instrumen yang ada di Kabupaten Sumedang untuk menyumbangkan kemampuan terbaiknya dalam menangani COVID-19.  

“Kami harus kompak. Salah satu strategi kami adalah mobilisasi dan sinkronisasi seluruh modal sosial yang Pemerintah Sumedang punya. Pimpinan daerah, akademisi, hingga Ketua RT dan Ketua RW harus kompak untuk melawan Virus Corona.” ujarnya. 

Adapun berkaitan dengan tata kelola pemerintah dalam masa pandemi, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengoptimalisasikan penggunaan e-office, mengendalikan work from home melalui aplikasi MARKONAH (Mari Bekerja dari Rumah), serta akuntabilitas kinerja (SAKIP) pada masa dan pasca pandemi. 

Bupati Sumedang menerangkan bahwa seluruh kebijakan yang Ia ambil adalah hasil sinergi dengan akademisi dan berdasarkan sudut pandang ilmiah. Salah satunya adalah aplikasi AMARI atau Aplikasi Mawas Diri, aplikasi deteksi dini mandiri gejala virus COVID-19. 

“Aplikasi tersebut adalah hasil sinergi kami dengan akademisi dari ITB dan Universitas Padjadjaran. Kami ingin seluruh kebijakan kami teruji secara scientific.Maka dari itu, dibutuhkan evaluasi dari akademisi dalam pelaksanaannya,” jelas Dony. 

Peran Injabar dalam Masa Pandemi Virus Covid-19 
Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., MSIE dalam sambutan seminar daring ini menuturkan bahwa Ia mendorong Universitas Padjadjaran untuk mengambil peran melalui Injabar. 

Melalui seminar daring ini, Injabar mengambil peran sebagai edukator yang memberikan pemahaman dan membangun rasa solidaritas dari masyarakat khususnya Jawa Barat terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. 

Saat ini, Injabar Unpad tengah mengkaji mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah akibat pandemi COVID-19. Injabar menganalisis keterbatasan anggaran merupakan salah satu masalah yang dihadapai Jawa Barat dan seluruh daerah lainnya di Indonesia. 

Direktur Keuangan dan Administrasi Injabar Unpad, Yogi Suprayogi, M.A., Ph.D, mengungkapkan bahwa akademisi yang tergabung dalam Injabar akan terus membantu pemerintah dengan memberi masukan dari sudut pandang akademis terkait penanganan COVID-19 khususnya di Jawa Barat

“Kajian tersebut sudah kami gambarkan dalam bentuk Model dan akan siap untuk diujicoba. Uji Coba pertama Insya Allah akan dilakukan di Kabupaten Sumedang,” terang Yogi. 

Dengan banyaknya akademisi dari berbagai perspektif keilmuan yang tergabung, Injabar yakin Pemerintah Jawa Barat akan mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini. ***