Soal Wacana Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar dari Kota Bandung, Ini Kata Ridwan Kamil

Soal Wacana Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar dari Kota Bandung, Ini Kata Ridwan Kamil
ilustrasi Kota Bandung. (twitter)

WJtoday, Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan wacana pemindahan pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung masih menunggu kepastian pembangunan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Selama ini diketahui, dua kawasan yang menjadi opsi sebagai tempat pemindahan pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memang terkait dengan pengembangan kawasan baru yang juga ditopang infrastruktur transportasi KCJB. 

Dua daerah tersebut adalah Tegalluar-Gedebage di Kabupaten dan Kota Bandung, kemudian Kota Baru Walini di Kabupaten Bandung Barat. Namun hingga kini, katanya, wacana pemindahan pusat pemerintahan ini masih dalam tahap kajian.

"Masih kajian. Nanti nunggu kejelasan kereta cepat. Kan dulu narasi-narasi itu ada di rute sekarang ada, Walininya belum pasti ada stasiun. Ada pertimbangan," katanya melalui keterangannya, dikutip Rabu (10/8/2022).

Sebelumnya diberitakan, pemindahan pusat pemerintahan baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat prosesnya terus berlangsung sejak diwacanakan kembali pada 2019. Proses tersebut masih dalam tahap kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat. 

Kajian di Bappeda ini belum tuntas karena usulan lokasi pemerintahan baru cukup banyak. Tidak hanya diusulkan didirikan di Kota Baru Walini di Kabupaten Bandung Barat, Tegalluar di Kabupaten Bandung, dan kawasan Cirebon Raya, usulan lokasi lain pun masih bermunculan.

Hasil kajian awal Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jabar menyatakan bahwa lahan yang diperlukan untuk membangun pusat pemerintahan baru sekitar 108 hektare. Lahan tersebut nantinya digunakan untuk gedung perkantoran, sarana dan prasarana, perumahan ASN, serta sarana dan prasarana ASN.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota, pemindahan pusat pemerintahan dapat dilakukan apabila daya dukung wilayah ibu kota terbatas.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dinilai sudah melalui proses dan kajian komprehensif. Demikian juga dengan tiga kandidat pusat pemerintahan baru, yakni Tegalluar, Walini, dan Segitiga Rebana.

Urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar-OPD se-Jabar.

Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat lokasi kantor Pemerintahan Jabar masih terpisah. Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan, dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali, Tol Cisumdawu, dan kini Tol Gebedage-Cilacap.

Selain efektivitas dan efisiensi, pemindahan pusat pemerintahan dilatarbelakangi untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Hal itu diwujudkan dengan adanya kajian Pusat Pemerintahan Walini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar.

Bappeda Jabar sendiri sudah mengkaji ketiga derah tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari daya dukung lingkungan dan lahan, sosial, serta hukum.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan mulai mengkaji rencana kepindahan pusat pemerintahan Jawa Barat dari Kota Bandung pada 2020. Terdapat tiga pilihan lokasi pusat pemerintahan baru Jawa Barat, yakni Tegalluar, Walini, atau Cirebon Raya antara Segitiga Rebana (Cirebon-Kertajati- Patimban).

Hal tersebut, katanya, sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat yang disahkan bersama DPRD Jabar pada 2019. Pada dasarnya, katanya, Kota Bandung sama dengan Jakarta yang sudah terlalu padat untuk ukuran pusat pemerintahan.

"Pada dasarnya, secara fisik Kota Bandung juga sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi menjadi pusat pemerintahan karena contohnya, kantor pemerintahan menyebar. Kajian akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan," kata gubernur yang akrab disapa Emil ini.

Menurut Emil, masih terpisah-pisahnya kantor pemerintahan Pemprov Jawa Barat di berbagai sudut di Kota Bandung membuat roda pemerintahan tidak produktif. Hal ini akhirnya membutuhkan mobilitas tinggi yang juga memakan waktu.

Menurutnya, semua kemungkinan terkait perpindahan pusat pemerintahan provinsi butuh kajian yang memdalam. Pihaknya akan menilai lokasi yang minim risiko, dari mulai masalah aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air, dan lain-lain.***