Soal Bansos, Forum RW Bandung: Postingan Pemerintah tak Seindah Kondisi di Lapangan

Soal Bansos, Forum RW Bandung: Postingan Pemerintah tak Seindah Kondisi di Lapangan
Lihat Foto
WJtoday, Bandung - Banyaknya warga yang seolah menyalahkan RW dan RT terkait carut marutnya bantuan sosial (Bansos) Covid-19, Forum Rukun Warga (RW) Kota Bandung menegaskan bahwa warga harus memahami bahwa yang mendata warga kategori DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bukan RW atau RT yang mengurusnya. 

Ketua Forum RW Kota Bandung Robbiana Dani menjelaskan untuk pendataan warga DTKS telah dilakukan zaman dulu diawali Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos), kemudian ke Dinas Sosial (Dinsos), dan langsung ke warga tanpa melalui RW atau RT.

"Sementara untuk warga non-DTKS memang yang melakukan pendataan adalah RT dan RW, karena memang sehubungan dengan adanya Covid-19 ini. Tapi memang bantuan nya juga sampai saat ini belum turun. Baik Bansos dari Pemkot Bandung, Pemprov Jabar, maupun pemerintahan pusat," ujar Dani kepada wjtoday.com, Sabtu (9/5/2020).

Pihaknya mengungkapkan saat ini memang yang sudah turun adalah Bansos untuk warga DTKS, walaupun baru sebagian. Namun menurutnya itupun datanya amburadul.

"Datanya juga pabaliut, itu karena verifikasi dan validasi kembali oleh RT dan RW dengan hanya waktu selama dua hari. Hal itu memang kurang maksimal. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh RW dan RT pun selalu muncul lagi nama yang sama yang tidak seharusnya terdata. Ini artinya terjadi human error, dan pengolahan data dadi Dinsos ini memang kurang baik," terangnya.

Dani mengungkapkan untuk warga non-DTKS yang meminta Bansos memang belum ada turun dari pusatnya. Bahkan menurutnya saat ini kebanyakan warga yang protes itu adalah wara DTKS.

"Padahal warga DTKS itu yang mendata bukan RW dan RT. Sementara itu ada warga non-DTKS yang terlambat, kami juga segera masukan melalui aplikasi sapawarga," jelasnya.

Ia pun menuturkan saat ini ada warga yang melaporkan melalui Humas Kota Bandung bahwa ada pemotongan Bansos melalui RW dan RT. Menurutnya setelah dikonfirmasi kembali, ternyata itu adalah hoax.

"Warga itu ingin mengadu domba RW atau RT ke Pemkot Bandung. Banyak bukti menunjukan bahwa itu hoax. Memang warga saat ini banyak menerima informasi yang tidak benar sumbernya. Namun saat ini beliau sudah mengklarifikasi dan meminta maaf," tegasnya.

Ketika disingung adanya sistem kouta untuk penerima bansos, Dani menjelaskan bahwa saat ini kondisi dilapangan tidak ada sistem pembatasan penerima bantuan. Menurutnya warga yang terdampak Covid-19 harus menerima bansos dari Pemerintah.

"Jangan di kouta-kouta lah, walaupun jika kami mengusulkan nama penerima bansos belum tentu di accept langsung atau nggak. Memang kita juga khawatir sebetulnya. makanya ada anekdot gini, 'Postingan Pemerintah tidak Seindah Kondisi di Lapangan," pungkasnya. ***