Simbol Kemerdekaan Berpendapat, 57 Pegawai KPK Tak Lulus TWK dan LaporCovid-19 Dapat Penghargaan dari AJI

Simbol Kemerdekaan Berpendapat, 57 Pegawai KPK Tak Lulus TWK dan LaporCovid-19 Dapat Penghargaan dari AJI
57 Pegawai KPK Tak Lulus TWK

WJtoday, Jakarta - Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mendapat penghargaan Tasrif Award 2021 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Mereka dinilai sebagai simbol pejuang kemerdekaan berpendapat.

Meski ada 75 pegawai yang tidak lulus TWK, tapi penghargaan diberikan hanya pada 57 pegawai KPK. Minus 18 pegawai yang bersedia dibina oleh Kementerian Pertahanan melalui diklat Bela Negara untuk menjadi ASN.

Para 57 pegawai KPK itu melaporkan TWK ke Dewas KPK, Ombudsman, hingga Komnas HAM. Sebab, TWK dinilai sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu dari KPK.

Dewas KPK menilai tidak ada cukup bukti pelanggaran etik terkait TWK. Sementara Ombudsman menyatakan TWK bermasalah secara administrasi. Bahkan Ombudsman meminta KPK untuk turut melantik 75 pegawai tak lulus TWK menjadi ASN.

Sedangkan Komnas HAM belum merampungkan pemeriksaannya terkait TWK. Penyelidikan masih tahap finalisasi.

"Dewan juri mencatat peristiwa tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK yang diprotes para aktivis perempuan dan keberagaman. Tes ini merupakan upaya penyingkiran pegawai KPK atas dasar kebebasan bersuara dan berekspresi yang memperjuangkan stop diskriminasi agama, keyakinan dan gender," bunyi keterangan tertulis dikutip dari situs AJI, Senin (9/8/2021).

Penghargaan ini disambut bagi pegawai KPK. Salah satunya penyidik senior KPK Novel Baswedan yang masuk daftar 57 pegawai.

"Terima kasih kepada AJI Indonesia atas penghargaan Tasrif Award 2021 kepada 57 Pegawai KPK yang melakukan perlawanan atas ketidakadilan TWK. Hal ini kami lakukan demi kepentingan masyarakat, agar harapan pemberantasan korupsi tetap terjaga," ujar Novel dikutip dari akun Twitter pribadinya.

Hal yang sama juga diungkapkan Yudi Purnomo Harahap. Ia merupakan penyidik sekaligus Ketua Wadah Pegawai KPK yang masuk daftar 57.

"Ini merupakan penyemangat kami dalam upaya berjuang melawan pelemahan pemberantasan korupsi dan menyuarakan kebenaran demi masa depan negeri ini agar korupsi tidak merajalela," kata Yudi dikutip dari akun Twitter pribadinya.

Selain kepada 57 pegawai KPK, penghargaan Tasrif Award 2021 juga diberikan kepada LaporCovid-19. Orang-orang yang tergabung dalam LaporCovid-19 dinilai berani memperjuangkan kemerdekaan berpendapat dalam masa pandemi.

LaporCovid-19 dan 57 pegawai KPK dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari Fajriani Langgeng, Direktur LBH Pers Makassar, Nurina Savitri dari Amnesty International Indonesia, dan Luviana, Pemimpin Redaksi Konde.co dan penerima Tasrif Award 2013.

Dewan juri mencatat, dalam waktu setahun ini kita mengalami sejumlah peristiwa politik yang berimbas pada kebebasan berbicara, bersuara dan berpendapat. Dua peristiwa politik yang menjadi landasan kuat dewan juri selama setahun ini, pertama adalah peristiwa kebebasan bersuara untuk kasus korupsi, dan yang kedua yaitu kasus pandemi, di mana suara warga yang minim didengar oleh pengambil kebijakan.

Dalam konteks korupsi, dewan juri mencatat peristiwa tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK yang diprotes para aktivis perempuan dan keberagaman. Tes ini merupakan upaya penyingkiran pegawai KPK atas dasar kebebasan bersuara dan berekspresi yang memperjuangkan stop diskriminasi agama, keyakinan dan gender.

Peristiwa lain yang menjadi perhatian dewan juri adalah peristiwa pandemi dengan hadirnya inisiatif warga dan organisasi untuk mengedukasi masyarakat terkait Covid-19. Dalam perkembangannya, inisiatif ini aktif membantu penanganan pandemi dengan menjadi jembatan untuk warga yang membutuhkan saat angka Covid-19 kian tak terkendali.

Baik LaporCovid-19 dan 57 pegawai KPK dinilai tidak tinggal diam dengan peristiwa yang menimpa mereka.

"Dua kelompok dalam masing-masing peristiwa ini kemudian tidak tinggal diam, memilih untuk berjuang di tengah keterbatasan dan memberikan contoh keberanian serta membuka mata, bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi atas dasar hak asasi manusia adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dua kelompok ini dalam perjuangannya juga telah menginspirasi dan merangsang publik untuk memperjuangkan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dan memberikan kritik pada komunikasi yang dirasakan penting dalam situasi ini, sebagaimana semangat yang diberikan oleh Suardi Tasrif," bunyi keterangan AJI.

Dikutip dari situs AJI, Tasrif Award didedikasikan untuk mengenang Suardi Tasrif. Sosok ini dikenal sebagai “Bapak Kode Etik Jurnalistik Indonesia” dan orang yang tidak kenal lelah memperjuangkan kemerdekaan berpendapat, hak konstitusional yang selalu disebut-sebut sebagai hak fundamental pemenuhan HAM.***