Setelah Bubarkan 18 Lembaga, Jokowi Akan Bubarkan 13 Lembaga Lain Akhir Agustus

Setelah Bubarkan 18 Lembaga, Jokowi Akan Bubarkan 13 Lembaga Lain Akhir Agustus
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo
WJtoday, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan membubarkan setidaknya 13 lembaga negara lagi pada akhir bulan ini. Saat ini rancangan Peraturan Presiden pembubaran tahap kedua sedang dipersiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa Pemerintah berencana membubarkan 11 hingga 13 lembaga, badan dan komite pada akhir bulan Agustus mendatang.

Pembubaran ini menyusul langkah pemerintah sebelumnya yang telah membubarkan 18 lembaga. Pada 20 Juli 2020 lalu, Presiden Joko Widodo secara resmi telah membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden (Keppres).

"Nanti Insya Allah akhir bulan ini akan ada 11 sampai 13 (lembaga, badan, instansi) dibubarkan," ujar Tjahjo dalam webinar reformasi birokrasi yang ditayangkan di YouTube Kemenpan RB pada Selasa (11/8/2020).

Menurut Tjahjo, pembubaran ini merupakan tahapan kedua setelah pembubaran 18 lembaga dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang dilakukan sebelumnya bertujuan agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat. Selain itu anggaran lembaga negara itu dapat dialokasikan ke kementerian/lembaga lain supaya bekerja lebih baik lagi ke depannya. 

"Kalau bisa dikembalikan ke menteri atau kementerian, ke dirjen, ke direktorat, direktur, kenapa harus dipakai ke badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," katanya Juli lalu. 

Tjahjo Kumolo menyebut, Perpres pembubaran tahap kedua akan disiapkan. 

"Sekarang Kemenpan RB beserta BKN Kemenkeu, Setneg sudah akan menyiapkan rancangan Perpres pembubaran tahap kedua yakni lebih kurang 11 -13 lembaga, badan dan komite," ujar dia.

Selain itu, Kemenpan RB juga memberikan rekomendasi kepada Presiden, Wakil Presiden dan kementerian terkait soal adanya pembubaran atau pemitigasian badan dan lembaga yang ada melalui undang-undang. Tujuannya agar reformasi kelembagaan bisa lebih efektif.

"Saya kira nanti akan terbentuk satu reformasi birokrasi kelembagaan dan badan yang efektif dan efisien," tambah Tjahjo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden (keppres) pada Senin (20/7/2020).

Kebijakan Presiden Jokowi ini termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 20 Juli 2020.

"Dengan pembentukan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melalui peraturan presiden ini membubarkan," demikian bunyi beleid Pasal 19 ayat a-r, dilansir dari Antara.***