Seniman Kecewa Ridwan Kamil, Abdul Hadi Wijaya : DPRD Jabar Akan Fasilitasi Dialog Lanjutan

Seniman Kecewa Ridwan Kamil, Abdul Hadi Wijaya : DPRD Jabar Akan Fasilitasi Dialog Lanjutan
Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya bersama para seniman saat dialog virtual dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Senin (26/7/2021)

WJToday, Bandung,- Komisi 5 DPRD Jawa Barat minta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembenahan, koreksi dan perbaikan terkait penyikapan terhadap para pelaku seni di Jawa Barat.

Permintaaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya, terkait adanya Petisi C-19 dan dialog yang dilakukan Gubernur Jawa Barat dengan para perwakilan seniman yang tergabung dalam kelompok Akar Seni Jabar.

" Saya melihat harus ada perbaikan yang dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan baik kab/kota maupun Provinsi Jawa Barat, agar ke depannya para seniman secara umum bisa mendapatkan perhatian dalam bentuk program program yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka," ungkap Abdul Hadi Wijaya, dalam keterangannya Kamis (29/7/2021).

Ditambahkannya, seniman ini pada dasarnya memiliki karakter independen. Terdapat  kelompok kelompok. Sebagian mereka memiliki kedekatan dengan eksekutif maupun legislatif.

" Nah dari kacamata mereka, pemerintah terlalu sibuk dengan jejaring jejaring yang sudah selama ini memang dekat tapi mengabaikan kelompok kelompok yang tak memiliki akses. Sementara jumlah yang tak terakses ini sangat banyak dibandingkan dengan mereka yang sudah terakses," terang Abdul Hadi. 

" Komisi 5 DPRD Jabar akan terus mendorong aspirasi para seniman ini baik dalam dialog, komunikasi serta memberikan masukan kepada dinas yang menjadi mitra kami. Dan juga akan menyampaikan langsung kepada gubernur dalam forum forum yang kami bisa akses kepada beliau" tambahnya.

Terkait kekecewaan para seniman yang belum bisa menyampaikan inti masalah dengan gubernur dalam dialog virtual Senin(26/7/2021) kemarin, pihak komisi 5 berjanji akan menjembatani kembali dialog lanjutan dengan gubernur.

" Disebut dialog belum sempurna, disebut audiensi juga belum sempurna. Ini baru tahap awal, Pak Gubernur baru menyampaikan kondisi yang tengah dihadapi dan kebijakan dasar yang tengah dilakukan terkait mengatasi masalah para seniman yang mandiri, yang sehari hari hidupnya dari berkesenian," jelas Abdul Hadi.

Rencananya, tambah Abdul Hadi, setelah pembicaraan awal singkat 40 menit kemarin ini akan ada dialog dialog yang lebih sistematis supaya terbangun saling pemahaman antara kedua belah pihak bisa terjadi.

" Dan ini memang fungsi dewan bagaimana menjembatani agar gubernur mendapatkan informasi yang paling valid . Dan para pelaku seni juga sebagai warga Jabar mendapatkan hak hak kesejahteraan yang wajar mereka dapatkan," tutup Abdul Hadi. 

Para seniman saat dialog virtual dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Baca juga : Seniman Ultimatum Ridwan Kamil : Kami Tunggu Bapak, Minimal 4 Hari dari Sekarang !

Seniman kecewa hasil dialog virtual dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Para Seniman yang tergabung dalam kelompok Petisi C-19 Akar Seni Jabar mengaku kecewa dengan hasil pertemuan virtual dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Senin (26/7/2021).

Sempitnya waktu yang diberikan oleh gubernur membuat dialog tersebut belum menyentuh akar permasalahan yang ada.

" Pertanyaannya, apakah cukup membicarakan penyakit akut dalam sistem birokrasi kebudayaan dibicarakan hanya dalam waktu dimulai pukul 5 sore yang notabene akan terpotong oleh adzan maghrib. Jam 5.40 itu sudah adzan maghrib, jadi cuma ada waktu 40 menit, belum persiapan," ungkap Adi Irwanda Truna, ketua kelompok  Akar Seni Jabar, yang turut mengikuti dialog virtual tersebut.

Dan 40 menit itu pun, tambah dia,  habis oleh gubernur bicara sendiri. Hanya menerangkan data dan menjelaskan apa apa yang sudah dilakukan sendiri oleh seorang gubernur. 

" Akhirnya kan berisik. Padahal kita tidak berpolitik, tapi nuansa counter politiknya kental sekali," 

Adi menyanyangkan sikap gubernur yang tidak secara total mengapresiasi dan menerima para seniman.

" Ini kelemahan dari lingkarannya Kang Emil. jangan sodorkan hal hal yang nanti bisa mencelakai gubernur dan blunder dari pandangan kami. Itu akan menimbulkan stigma miring bagi gubernur," tutur Adi

Menurut Adi, Petisi C-19 bukan mempersoalkan Bantuan Sosial atau mempersoalkan perut lapar. Karena hal itu sudah tidak perlu diterjemahkan, semua orang sudah pada tahu.

 "Intinya perombakan sistem birokrasi yang selama ini merusak tatanan nilai kebudayaan yang sejatinya harus benar benar dibangun " jelasnya. ***