Senada dengan Pemerintah Pusat, Jabar Perpanjang PPKM Mikro Sampai 22 Maret

Senada dengan Pemerintah Pusat, Jabar Perpanjang PPKM Mikro Sampai 22 Maret
Jabar Perpanjang PPKM Mikro Sampai 22 Maret

WJtoday, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro hingga 22 Maret 2021.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar Nomor 443/Kep.132-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan PSBB Secara Proporsional di Provinsi Jabar Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Emil -sapaan Ridwan Kamil- menyatakan perpanjangan tersebut sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Perpanjangan PPKM Skala Mikro dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

"Pemberlakuan ini diterapkan di 27 kabupaten/kota yang da di Jabar terhitung sejak 9 -22 Maret 2021," kata Emil dalam Kepgub dikutip Selasa (9/3).

Emil juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 49/KS.01/HUKHAM terkait Perpanjangan Ketiga PPKM yang mengatur pelaksanaan PPKM. Berikut sejumlah aturannya:

1. Menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online).

3. Untuk sektor esensial tetap dapat beroperasi dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

4. Membatasi kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat).

5. Membatasi jam operasional pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB. 

6. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen.

7. Mengizinkan kegiatan ibadah dengan pembatasan kapasitas 50 persen.

8. Menghentikan sementara kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan.

9. Membatasi kapasitas dan jam operasional transportasi umum.***