Sebut SBY Biayai Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Demokrat Desak Politikus PDIP Minta Maaf

Sebut SBY Biayai Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Demokrat Desak Politikus PDIP Minta Maaf
Dewi Tanjung dan Ossy Dermawan
WJtoday, Jakarta - Pernyataan politikus PDIP, Dewi Tanjung yang menyebut Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono mendanai aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja dibantah keras oleh Partai Demokrat. 

Beberapa politisi partai berlambang mercy itu beramai-ramai membalas postingan Dewi Tanjung di akun Twitternya yang menyampaikan satir ke SBY. 

"SBY, lebih baik uangnya dipakai bikin project lagu aja, daripada buat bayar orang berdemo. uooops, Nyai keceplosan," cuit Dewi di akun Twitternya, @DTanjung15, Kamis (8/10). 

Salah seorang politisi Demokrat yang membalas satir Dewi itu dengan sindiran pedas adalah Lokot Nasution. 

"Dampak Covid-19. Panggilan berkurang, beras habis? hehe," cuit Lokot di akun Twitternya, @nasution_lokot, Jumat (9/10). 

Adapun, politisi Partai Demokrat lain yang menyindir balik Dewi Tanjung adalah Taufik Rendusara. 

"Dewi Tanjung? Orang g**a mah bebas, nanti juga sembuh sendiri," cuit Taufik dalam akun Twitternya, @Toperendusara1, Jumat (9/10). 

Bahkan politisi Demokrat, Yan A. Harahap mencap Dewi Tanjung sebagai orang yang tidak waras, dan menyinggung pihak-pihak yang percaya dengan pernyataannya. 

"Yang percaya sama mulut orang g**a, ya orang g**a," tulis Yan dal akun Twitternya, @YanHarahap, Jumat (9/10). 

Sebelumnya, pernyataan Dewi Tanjung dibantah oleh politisi Partai Demokrat, Ossy Dermawan, dengan menegaskan aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang meluas di seluruh daerah adalah murni dari rakyat. 

Dia juga menyebutkan, sebagai Staf Pribadi SBY mengetahui apapun yang dilakukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu setiap harinya. Sehingga apa yang disampaikan Dewi Tanjung adalah fitnah.

Partai Demokrat Desak Politikus PDIP Dewi Tanjung Minta Maaf Secara Terbuka 
Politisi PDI Perjuangan Dewi Tanjung diminta untuk segera meminta maaf atas pernyataannya yang disebut telah memfitnah dan menyudutkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat Ardy Mbalembout dalam keterangannya, Jumat (9/10). 

"Kepada Ibu Dewi Tanjung, pernyataan terbuka anda merupakan fitnah yang telah menyerang kehormatan Pak SBY dan Partai Demokrat. Seluruh kader Partai Demokrat dan masyarakat luas tidak terima dengan fitnah yang tidak berdasar tersebut," tegas Adry. 

"Untuk itu, saya, Ardy Mbalembout sebagai Kepala Badan Hukum dan Pengamanan DPP Partai Demokrat meminta dalam 1x24 jam agar anda menyampaikan permintaan maaf dan menarik segala fitnah dan pernyataan tersebut," imbuhnya. 

Ardy menegaskan, apabila Dewi Tanjung tidak meminta maaf secara terbuka kepada SBY dan DPP Partai Demokrat dalam kurun waktu 1X24 jam maka pihak DPP Demokrat akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. 

"Jika tidak, kami akan melakukan pelaporan hukum atas perbuatan Ibu Dewi Tanjung," tegasnya. 

Lebih lanjut, Ardy mengimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat dan masyarakat luas agar tetap menahan diri akibat pernyataan tendensius Dewi Tanjung tersebut. 

"Saya juga meminta agar dapat menahan diri dalam menjaga kehormatan nama baik Bapak SBY dan Partai Demokrat," pungkasnya. 

DPP Demokrat Bakal Seret Tukang Fitnah yang Sebut Cikeas Dibalik Demo UU Ciptaker
DPP Partai Demokrat akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang diduga telah menyebarkan kebencian dan fitnah yang tidak berdasar kepada Partai Demokrat atas tuduhan membekingi aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. 

Demikian ditegaskan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan kepada wartawan sesaat lalu di Jakarta, Jumat (9/10). 

"Bahwa pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoax serta tidak berdasar," tegas Ossy. 

"Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka kami akan menempuh jalur hukum," imbuhnya. 

Ossy mengatakan, jika ada pihak-pihak yang memfitnah tuduhan yang tidak benar itu sama saja telah melecehkan perjuangan masyarakat Indonesia mulai dari kelompok buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum. 

"Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker," sesalnya. 

Ossy menegaskan, Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, tertanggal 3 Oktober 2020 lalu dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020 adalah keputusan partai. Lazimnya perbesaan pandangan kata dia, di negara demokrasi adalah hal wajar.  

"Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda," tekannya. 

Apalagi, lanjut Ossy, penolakan terhadap Omnibus Law UU Ciptaker juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga sejumlah ormas Islam terbesar di Indonesia seperti PP Muhammadiyah dan NU hingga aktivis, akademisi, dan juga elemen masyarakat lainnya. 

"Bahwa Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoax dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam negeri," pungkasnya.***