Satgas Covid-19 Dorong Pemda Konsolidasi Data dengan Kemenkes

Satgas Covid-19 Dorong Pemda Konsolidasi Data dengan Kemenkes
ilustrasi Penyebaran Covid-19./twitter

WJtoday, Jakarta - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait sinkronisasi data agar semakin interoperable.
 
“Hal ini untuk mencegah kesalahan terkait data kedepannya,” kata Wiku dalam jumpa pers virtual Perkembangan Penanganan Covid-19, dikutip Sabtu (11/9/2021).

Wiku mengatakan, perlu dilakukan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus Covid-19 menjadi objek pemahaman dan perbaikan berkelanjutan, mengingat data adalah aspek krusial dalam mengambil keputusan.

Menurutnya, secara umum selama masa migrasi data tersebut bakal ditemukan perubahan kondisi, misalnya angka kasus aktif yang berubah, apakah pasien sudah sembuh atau meninggal.

“Jadi, Pemda harus berkoordinasi aktif untuk mensinkronisasikan segera. Dengan harapan data akan semakin interoperable dan mencegah hal yang sama terjadi di masa mendatang,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi Pemda Depok yang dinilai telah berupaya mensinkronisasi data di mana selama 1 minggu, Depok bisa mensinkronisasi sekitar 17 ribu kasus. Ia pun mendorong kepada Pemda lainnya untuk segera mengikuti langkah itu.

“Semoga tidak ada lagi laporan data yang berbeda antara pusat-daerah kedepannya,” jelas dia.

Selain itu, Wiku mengutarakan kalau saat ini Pemerintah sedang berusaha memperbanyak stok vaksin demi memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Dalam mensukseskan program vaksinasi ini, dibutuhkan upaya aktif untuk menjamin stok vaksin mencukupi di setiap Kabupaten/Kota.

“Diharapkan para Walikota dan Bupati aktif berkoordinasi dengan Gubernur setempat yang menjadi penerima pertama stok vaksin dari pusat,” terangnya.

Ia mengingatkan, gubernur harus mampu menjadi kepanjangantangan Pemda mengadvokasi kebutuhan dosis vaksin di daerahnya. Karena, hal ini disebut akan menjadi input berarti bagi Kemenkes termasuk perbaikan mekanisme dan distribusi serta logistik untuk segera ditindaklanjuti.***