Rusuh Demo Tolak UU Cipta Kerja, Megawati Perintahkan Kader PDIP Waspada

Rusuh Demo Tolak UU Cipta Kerja, Megawati Perintahkan Kader PDIP Waspada
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri
WJtoday, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2020.

Meski telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja, kebijakan baru ini masih mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan terutama kaum buruh dan pekerja.

Bahkan, aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Peristiwa ini membuat cemas partai berkuasa karena khawatir ditunggangi kepentingan politik.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan perintah kepada seluruh kadernya untuk mewaspadai demo yang dilakukan untuk menolak UU Cipta Kerja.

Menanggapi gelombang demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law, Megawati Soekarnoputri langsung memerintahkan kadernya untuk mewaspadai kepentingan yang menunggangi aksi tersebut.

Pesan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto kepada seluruh kader berlambang banteng dalam Rapat Koordinasi Bidang atau RAKORBID Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan.

"Ibu ketua umum barusan memanggil saya berkaitan dengan dinamika politik saat ini pasca-pengesahan UU Cipta Kerja, dimana seluruh jajaran partai wajib mewaspadai berbagai bentuk infiltrasi berbagai bentuk kepentingan politik yang mencoba menunggangi persoalan tersebut," kata Hasto kepada kader PDIP secara virtual, Rabu 7 Oktober 2020.

Hasto mencontohkan, kepentingan politik itu sudah terlihat dalam gerakan demonstrasi yang berujung rusuh di Bandung.

"Dengan masuk di dalam berbagai demo sebagaimana terjadi di kota Bandung tadi malam, sempat terjadi ketegangan kerusuhan dan ternyata itu adalah massa yang disusupkan yang mengaku sebagai buruh," ujarnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin 5 Oktober 2020.

Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.

Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan yang mendorong Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama.***