Risma Akui Banyak Terima Laporan Dugaan Pungli Bansos

Risma Akui Banyak Terima Laporan Dugaan Pungli Bansos
Menteri Sosial Tri Rismaharini. (dok kemensos)

WJtoday, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui pihaknya banyak menerima laporan soal dugaan pungutan liar (pungli) bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19.

Menurut Risma, dugaan pungli atau pemotongan uang bansos terjadi di Jawa maupun luar Jawa. Namun, ia enggan menyebutkan daerah-daerah yang melaporkan kasus tersebut.

"Banyak. Aku lupa, ada di Jawa dan luar Jawa," kata Risma dalam jumpa pers di kantor Kementerian Sosial, Selasa (3/8/2021), seraya menambahkan kasus itu sedang ditangani kepolisian dan kejaksaan.

Menurutnya, dugaan pemotongan bansos merupakan perkara yang sulit ditangani karena penanganan kasus bansos membutuhkan sumber daya dan waktu yang tak singkat.

Ia mencontohkan kasus dugaan pemotongan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tangerang yang memeriksa sekitar 4 ribu warga penerima, oleh Kejaksaan setempat.

Baca juga: Kemensos Pastikan Akan Tindak Tegas Oknum Penyunat Bansos

Risma turut menyoroti dugaan pemotongan bansos Covid-19 di Kota Depok, oleh Kejari. Bukan saja jumlah saksi yang terlalu banyak diperiksa, namun juga menyita waktu yang tak sebentar.

"Memang kan, butuh waktu, dan butuh sumber daya manusia yang cukup besar untuk tangani ini karena saksinya demikian banyak," kata dia.

Kemensos sebelumnya juga memperingatkan siapapun yang bermain-main dengan bantuan sosial akan mendapat tindakan tegas. Sebab masyarakat penerima manfaat harus menerima haknya sesuai yang sudah pemerintah tentukan. Tidak boleh ada pemotongan atau pungutan liar.

"Sudah sangat jelas sikap pemerintah akan menindak tegas oknum yang kedapatan menyalahgunakan penyaluran dana bansos," kata Kepala Biro Humas Kemensos Hasyim kepada wartawan, Sabtu (31/7/2021).

Hasyim menegaskan, Menteri Sosial Tri Rismaharini ingin memastikan tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan penyaluran bansos untuk kepentingan pribadi atau di luar kepentingan penerima manfaat. ***