Ridwan Kamil Usulkan Pilkada Serentak Digeser ke 2021

Ridwan Kamil Usulkan Pilkada Serentak Digeser ke 2021
Ridwan Kamil Usulkan Pilkada Serentak Digeser ke 2021
WJtoday, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di wilayahnya diundur ke tahun 2021. Seperti diketahui, ada 8 daerah di Jabar yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Emil, sapaan akrabnya, menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus memerhatikan keselamatan warga di tengah pandemi COVID-19. 

"Saya menyadari pilihan September ke Desember, dengan pilihan Covid nya kan sudah selesai. Jadi menurut saya, jadwal Desember jangan harga mati, yang harus diutamakan itu nyawa dan keselamatan dari rakyat," ujar Emil kepada wartawan, di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo No 1, Kota Bandung, Jumat (12/6/2020).

Jika Pilkada digelar Desember, Pihaknya menjelaskan harus mengamankan segala risiko yang mencuat. 

"Memberi pendapat lebih aman digeser lagi. Namun saat ini Pemprov Jabar tidak memiliki anggaran cukup untuk menambah dana Pilkada bila terjadi kekurangan. Karena anggaran yang ada telah dialokasikan untuk penanganan wabah ini," jelasnya.

"Ya kami sudah tidak punya uang. Uang kita habis untuk covid dan bansos kecuali anggaran digeser tahun depan," tambahnya.

Menurutnya tahapan Pilkada rawan menjadi momentum penularan COVID-19. Sebab, penyakit ini menyebar melalui kerumunan.

"Ada pendaftaran, kampanye ramai-ramai, saya cenderung melihat Pilkada tidak kondusif di Desember, dialihkan realistis ke 2021," ungkapnya.

Pihaknya menjelaskan jika sudah diputuskan oleh pusat, dirinya sebagai perwakilan pemerintah di daerah, harus mengamankan.

"Salah satunya yaitu kami harus menghitung resikonya apa saja kalau tetap di paksakan di Bulan Desember. Tapi kalau boleh memberikan pendapat, lebih aman kalau di geser lagi," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo saat ini Pilkada 2020 masih dalam pembahasan.

"Mendagri mendorong terselenggaranya Pilkada Desember tahun ini. Tapi suara Parpol di parlemen di Senayan ada yang menerima, ada yang menolak, pertimbangannya karena pandemi," ujar Bambang saat mengunjungi di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Ia menambahkan pemerintah telah menyiapkan skema Pilkada serentak 2024. 

"Maka kalau diundur lagi dalam suasana ketidakpastian kapan Covid berakhir. Maka bisa jadi yang terpilih pada tahun 2022 akan berakhir pada 2024 karena harus mengikuti pilkada 2022," pungkasnya. ***