Relaksasi Kredit Bisa Mengoreksi Kinerja BUMD Sektor Keuangan

Relaksasi Kredit Bisa Mengoreksi Kinerja BUMD Sektor Keuangan
Thoriqoh: Relaksasi Kredit Bisa Mengoreksi Kinerja BUMD Sektor Keuangan
WJtoday, Bandung - Kebijakan relaksasi kredit sebagai bagian dari jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19 diprediksi akan mengoreksi kinerja (Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) keuangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar Thoriqoh Nasrullah Fitriyah mengapresiasi langkah Pemprov yang sejak kasus penyebaran ini ramai sudah meminta pada 40 BUMD yang sahamnya dimiliki untuk menginventarisir dampak kasus ini pada bisnis mereka.

“Karena menurut saya, perlu ada rencana mitigasi resiko bisnis BUMD akibat terdampak pandemi Covid-19,” kata Thoriqoh di Bandung, Sabtu (4/7/2020)

Menurutnya sejumlah BUMD dipastikan harus merevisi rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) yang sudah disetujui dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

BUMD yang bergerak di bidang perbankan seperti BJB dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dipastikan harus mengoreksi angka kredit mereka usai kebijakan relaksasi kredit diluncurkan.

“BPR terutama, nonperforming loan [NPL] nilainya pasti akan meningkat, artinya mereka harus mengubah RKAP. Dengan kondisi seperti ini,  target di BUMD sektor perbankan tidak akan tercapai, jadi harus ada perubahan rencana dan upaya mitigasi,” sebut legislator dari Fraksi PAN ini.

Pemprov Jabar sendiri saat ini memiliki saham di 15 BPR dan 14 lembaga keuangan mikro (LKM). Thoriqoh memprediksi keuntungan yang dihasilkan BPR dan LKM pada 2019 lalu, kemungkinan akan merosot pada 2020 ini.

“Kalau yang  terkena langsung relaksasi kredit, mudah-mudahan tidak jadi rugi. Tapi NPL pasti terganggu,” tandasnya. ***