Refocusing Anggaran sebagai Prioritas Pengelolaan Anggaran saat Pandemi

Refocusing Anggaran sebagai Prioritas Pengelolaan Anggaran saat Pandemi
Ketua Komisi III DPRD Jabar Cucu Sugyati (pam)

WJtoday, Bandung - Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat (Jabar) Cucu Sugyati mengungapkan, pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada pengelolaan fiskal di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Apalagi, mayoritas pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan dalam APBD.

"Lesunya aktivitas ekonomi selama masa pandemi juga turut menekan penerimaan pajak dan retribusi yang menjadi bagian dari pendapatan asli daerah (PAD). Di tengah tekanan yang terjadi dari sisi pendapatan, realokasi dan refocusing anggaran belanja perlu dilakukan." kata Cucu di Bandung, Rabu (2/6/2021).

Dia menambahkan, mengatakan realokasi dan refocusing anggaran belanja sangat krusial untuk menjaga perekonomian daerah tetap bergerak. Apalagi, belanja pemerintah menjadi harapan pertumbuhan ekonomi saat ini.

Cucu mengapresiai langkah pemerintah yang fokus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya. 

"Pemerintah dapat melakukan  refocusing pada anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan sosial.  Refocusing anggaran belanja ini juga diperlukan karena merosotnya asumsi anggaran pendapatan." jelas legislator dari Partai Golkar ini.

“Dampak dari PAD yang menurun itu yakni turunnya Belanja Daerah, mengingat ada refocusing. Oleh karena itu, semua pihak bisa diharap memahami kondisi tersebut,” tambahnya.

Penyusunan kembali skala prioritas belanja. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah melakukan analisis atas belanja yang telah dianggarkan pada awal periode.

Cucu juga menyampaikan perlunya tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat agar dana penanganan Covid-19 tepat sasaran. 

Selain itu menurutnya, pengalokasian kembali terutama tidak terbatas pada upaya pengalokasian anggaran belanja modal ke belanja operasional. Hal ini penting untuk dilakukan karena prioritas utama kini menuju ke arah penanggulangan Covid-19 serta berbagai efek dominonya.

"Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mengurangi/menghentikan sementara kegiatan nonvalue-added  dan belanja yang tidak perlu dapat dipangkas, lalu dialokasikan kepada kebutuhan langsung masyarakat dan proses pemulihan pasca pandemi Covid-19." pungkasnya. *** (pam)