Realisasi Program PEN Capai Rp495,77 Triliun

Realisasi Program PEN Capai Rp495,77 Triliun
Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 19 November 2021 sudah mencapai sebesar 66,6 persen dari pagu atau mencapai Rp495,77 triliun. (antara)

WJtoday, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai sebesar 66,6% dari pagu Rp744,77 triliun.

"Sejak Januari hingga per 19 November, realisasi program PEN  telah mencapai Rp495,77 triliun atau 66,6% dari pagu Rp744,77 triliun," kata Nazara dalam acara BeritaSatu Economic Outlook 2022 secara daring di Jakarta, Senin (22/11/2021).

Dia menjelaskan realisasi PEN meningkat Rp85,79 triliun dari realisasi hingga triwulan III-2021 yang mencapai Rp409,98 triliun.

Nazara juga merinci realisasi anggaran tersebut, antara lain dari anggaran kesehatan Rp135,53 triliun, perlindungan sosial (perlinsos) Rp140,5 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp81,83 triliun, program prioritas Rp75,44 triliun, serta insentif usaha Rp62,47 triliun.

“Realisasi anggaran kesehatan telah mencapai 63% dari pagu Rp214,96 triliun yang diberikan untuk penggunaan RS darurat Asrama Haji dan Pademangan. Kemudian pembagian paket obat untuk masyarakat dan penebalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta biaya perawatan 759.000 pasien," sebutnya.

Selain itu, juga untuk insentif 1,3 juta tenaga kesehatan (nakes) pusat dan santunan kematian 501 nakes, pengadaan 220,14 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk 34,71 juta orang.

"Untuk realisasi perlindungan sosial telah mencapai 75,5% dari alokasi Rp186,64 triliun yang diberikan untuk bantuan program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta penerima dan kartu sembako kepada 18,1 juta penerima. Lalu, ada bantuan sosial tunai (BST) untuk 9,99 juta penerima dan bantuan langsung tunai desa (BLT) Desa untuk 5,64 juta penerima, serta Kartu Prakerja untuk 5,96 juta orang," jelas Nazara.

Adapun kartu prakerja dilakukan selama enam bulan dengan program-program pendidikan dan edukasi digital. Untuk mengembangkan kemampuan pontensi masyarakat Indonesia agar dapat membuka lapangan pekerjaan atau menjadi pekerja terlatih. 

Kemudian untuk pertama kalinya, kartu prakerja mendapatkan rekening dalam bentuk e-wallet, sebagai apresiasi dari masyarakat. Dengan dana yang dirinci sekitar Rp320 triliun, namun sewaktu-waktu dapat berubah tergantung dari perkembangan Covid-19.

Selanjutnya, bantuan kuota internet untuk 64,59 juta penerima, bantuan uang kuliah tunggal (UKT) untuk 326.000 penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, bantuan subsidi upah (BSU) untuk 6,7 juta pekerja, serta bantuan beras untuk 28,8 juta orang dan sembako PPKM 4,84 juta penerima.

Dia menambahkan, anggaran dukungan UMKM dan korporasi pun telah diserap 50,4% dari dana Rp162,4 triliun, yang meliputi bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) kepada 12,8 juta usaha. ia juga menjelaskan ada juga imbal jasa penjaminan (IJP) untuk 2,29 juta UMKM dan 43 korporasi, serta penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp450,57 triliun kepada 5,46 juta debitur.

“Kami mengevaluasi PPN otomotif dan PPN properti dan pasti kami akan sampaikan pada waktunya mengenai hasilnya. Termasuk juga terkait dengan kredit usaha rakyat. Kami sedang melihat apakah akan melanjutkan yang subsidi 3%, ini juga sedang dievaluasi," jelasnya

Pembantuan yang diberikan yaitu, dalam bentuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk 6,7 juta debitur dan non-KUR untuk 13,4 juta debitur penyertaan modal negara (PMN). Kemudian bantuan untuk PT Hutama Karya, PT Pelindo III, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, dan Lembaga Pengelola Investasi sebesar Rp23,39 triliun, serta bantuan pedagang kaki lima kepada 1 juta usaha.

"Untuk bagian program prioritas, anggaran telah terserap 64% dari pagu Rp117,94 triliun yang terdiri dari padat karya kementerian/lembaga untuk 1,43 juta tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan, teknologi, dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Dengan isentif usaha telah terserap 99,4% dari alokasi Rp62,83 triliun yang meliputi antara lain fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) properti, pajak penghasilan (PPh) 21 karyawan, PPh 22 impor, angsuran PPh25, PPh badan, dan PPh final UMKM," pungkasnya.  ***