Realisasi Belanja Daerah Purwakarta Capai 65,9 Persen

Realisasi Belanja Daerah Purwakarta Capai 65,9 Persen
Ilustrasi (tribun news)

WJtoday, Purwakarta -  Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta mengungkapkan realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2021 hingga pekan ketiga November mencapai 65,9 persen.

Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha menyampaikan realisasi belanja 65,9 persen itu dari nilai anggaran daerah yang mencapai Rp2,5 triliun.

Ia mengakui capaian realisasi belanja daerah tersebut terbilang masih rendah jika dibanding pada tahun-tahun sebelum pandemi. Hal itu terjadi karena terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran.

"Kendala yang pertama, itu karena masih banyak kegiatan yang masih berproses lelang sehingga pencairannya baru bisa diproses di akhir tahun," sebut Norman, dalam siaran pers, Kamis (25/11/2021).

Dia juga menyebutkan salah satu yang menjadi kendala rendahnya serapan anggaran ialah karena administrasinya sehingga banyak pekerjaan, terutama kegiatan fisik yang baru bisa menjelang akhir tahun.

"Kedua, proses PBD perubahan baru berjalan 1 bulan. Dengan begitu, masih banyak belanja di setiap SKPD yang belum terproses," jelas Norman.

Baca juga: Penurunan Volume APBD Jabar 2022 Bukan Disebabkan Pendapatan Asli Daerah Berkurang

Menurut dia, sebenarnya sejauh ini serapan anggaran di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah berjalan cukup baik.

Sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memang biasanya aggaran ini akan mulai terserap maksimal pada bulan Desember. Oleh karena itu, pihaknya optimistis realisasi serapan APBD tersebut minimalnya bisa mencapai lebih dari 75 persen hingga akhir tahun nanti.

"Kalau bicara realisasi, itu biasanya di angka 80 persen. Kalau 100 persen, pasti tak mungkin karena pasti ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap," ujarnya.

Dalam perumusan APBD 2021, kata dia, penanganan Covid-19 memang masih menjadi prioritas utama. Akan tetapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan, seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai dengan arahan dari pusat.  ***