Rakus Kekuasaan

Rakus Kekuasaan
Korupsi itu tidak mengenal waktu seperti Prinsip Coca Cola : dimana saja, kapan saja dan siapa saja, korupsi terus berlangsung.

WJtoday, Bandung - Terkenanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari menjelang Lembaran, semakin memberi gambaran, korupsi itu tidak mengenal waktu. Prinsip Coca Cola : dimana saja, kapan saja dan siapa saja, korupsi terus berlangsung.

Bulan suci ramadan adalah saat yang tepat untuk melakukan proses penyucian diri, karena pada saat Lebaran umat Islam akan merayakan Hari Kemenangan. Lebaran adalah kembali ke fitrah. Jadi, betapa menyebalkannya, jika dalam proses penyucian ini, masih ada pejabat negara yang melakukan praktek suap menyuap hanya sekedar untuk memuaskan syahwat kekuasaannya.

Itu sebab nya, kita harus hati-hati dengan yang nama nya kekuasaan. Sebab, kekuasaan itu ibarat candu. Seseorang yang pernah menduduki tampuk kekuasaan, umumnya tidak bakalan rela melepas kekuasaannya dengan begitu saja. Segala cara akan ditempuh agar genggaman kekuasaan nya tetap dipegang.

Artinya, suatu hal yang logis, bila ada seseorang yang pernah jadi anggota DPR, maka dirinya pasti berkeinginan untuk memperpanjang posisinya untuk periode selanjutnya. Bahkan bila memungkinkan, jabatan Wakil Rakyat itu ingin dipegang sampai akhir hayatnya.

Begitu pun dengan seseorang yang sempat terpilih menjadi Bupati, Walikota atau Gubernur. Jarang-jarang ada orang yang hanya ingin menjabat satu periode. Seorang Walikota misalnya, setelah terpilih, diri nya pasti ingin melanjutkannya lagi untuk lima tahun berikutnya.

Setelah selesai menjabat dua masa jabatan, dirinya akan mengupayakan agar adiknya dapat melanjutkan kepemimpunannya untuk 10 tahun ke depan. Lebih hebat lagi, dirinya pun menyiapkan anak mereka untuk melanjutkan kepemimpinan sang adik, sehingga politik dinasti dapat dilangsungkan selama 30 tahun.

Kekuasaan memang memberi kenikmatan tersendiri bagi mereka yang melakoninya. Tanpa ada kemauan dan kemampuan untuk melakukan pengendalian diri, kekuasaan cenderung akan membuat orang lupa diri. Inilah sebetulnya yang dikritisi oleh para pejuang reformasi.

Kepemimpinan Presiden Soeharto yang sempat memimpin bangsa dan negara tercinta selama 32 tahun, betul-betul melahirkan kecemburuan politik bagi mereka yang mengejar kekuasaan. Orang-orang pun lalu bertanya kapan kita akan punya Presiden baru ?

Atas hal yang demikian sekaligus atas nama demokrasi yang berkualitas, tokoh-tokoh bangsa yang masih komit dan konsisten untuk mengelola bangsa dan negara berdasar Pancasila dan UUD 1945, dengan penuh keyakinan, akhir nya mampu menumbangkan hegemoni kekuasaan Pemerintahan Orde Baru.

Sejak itulah Orde Reformasi diberi kesempatan untuk menakhkodai bangsa dan negeri ini. Pertanyaan kritis yang dapat disampaikan adalah apakah setelah 23 tahun kita canangkan Orde Reformasi, maka kita telah melahirkan terobosan cerdas di bidang politik, sehingga kualitas demokrasi menjadi lebih baik ?

Ataukah belum, dimana sekarang ini pun masih terekam adanya orang-orang yang masih rakus kekuasaan ? Inilah yang patut diingatkan kepada mereka yang kini diberi amanat rakyat untuk mengelola bangsa dan negara.

Kekuasaan itu bukanlah miliki perorangan, keluarga atau kelompok nya. Namun, kekuasaan merupakan kepunyaan seluruh warga bangsa. Siapa pun orangnya dan dari mana pun datangnya, sebagai warga bangsa, tentu diri nya memiliki hak untuk jadi pemimpin bangsa.

Untuk jadi Presiden atau Gubernur Jawa Tengah, tidak ada aturan mesti orang Jawa. Untuk jadi Gubernur Jawa Barat, mesti orang Sunda. Harapan nya memang demikian. Tapi faktanya ternyata tidak seperti itu.

Hingga kini untuk menjadi Gubernur Jawa Barat, umum nya berasal dari suku Sunda. Untuk jadi Gubernur Jawa Tengah, umum nya suku Jawa. Belum terjadi orang Sunda jadi Gubernur Jawa Tengah. Belum ada juga orang dari suku Jawa jadi Gubernur Jawa Barat.

Membeli kekuasaan dalam sistem demokrasi, boleh jadi merupakan tren baru dalam mengarungi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di negeri ini. Mereka yang tidak mampu membeli, pasti bakalan gigit jari, karena hasratnya untuk menjadi pejabat publik yang dipilh rakyat secara langsung, tidak bakal kesampaian.

Kekuasaan sendiri terkesan semakin mahal, seirama dengan perjalanan waktu. Mahalnya kekuasaan, membuat para pemburu kekuasaan, perlu berjuang keras untuk mencari modal sebanyak-banyak nya. Transaksi politik, seolah-olah menjadi legal. Mereka yang tidak memiliki modal kuat, lebih baik mundur dari pertarungan merebut kekuasaan ini.

Kejadian yang menimpa Bupati Kabupaten Bogor adalah wujud nyata dari seorang penguasa yang ingin menunjukan kepemimpinan nya sukses dan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam menjalankan Pemerintahan nya. Hasrat untuk memperlihatkan kehebatan kekuasaan yang digenggamnya dengan cara yang salah, akhir nya berujung dengan jeruji besi.

Berkuasa dalam konteks kekinian, pasti akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Persaingan pasti akan semakin ketat. Idealisme jelas akan berhadapan dengan realisme. Kerakusan terhadap kekuasaan akan semakin menggebu-gebu. Lebih dari itu, kita tetap berharap agar para penguasa jangan melupakan kehormatan dan tanggungjawab yang melekat dalam diri nya.***

Penulis: Entang Sastraatmadja
Ketua Harian  DPD HKTI Jawa Barat