Putus Rantai Covid-19, Disnakertrans Imbau Perusahaan Hentikan atau Kurangi Aktivitas

Putus Rantai Covid-19, Disnakertrans Imbau Perusahaan Hentikan atau Kurangi Aktivitas
Kepala Disnakertrans Jabar Ade Afriandi
WJtoday, Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar sudah mengeluarkan Surat Edaran bersifat penting kepada seluruh Disnakertrans Kota/Kabupaten, Apindo, dan serikat pekerja di Jabar tentang Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Pelayanan Ketenagakerjaan.

"Dalam upaya Social Distancing, setiap perusahaan untuk sementara tidak pengumpulan massa dari kalangan pekerja/buruh. Sehingga setiap perusahaan harus menjaga kebersihan dan rutin melakukan disinpektan ke setiap ruangan," ucap Kepala Dinas Disnakertrans Jabar Mochamad Ade Afriandi, Sabtu (28/3/2020).

Dia mengatakan, dalam surat tersebut disampaikan pencegahan Covid-19 dalam pelayanan ketenagakerjaan, bahwa pimpinan perusahaan dan serikat pekerja untuk menyusun bersama langkah responsif untuk antisipasi dampak ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Pimpinan perusahaan dan pimpinan unit kerja Serikat Pekerja melaporkan langkah-langkah pencegahan maupun langkah responsif untuk antipasi dampak ekonomi kepada Disnakertans Kota/Kabupaten masing-masing dan Disnakertans Jawa Barat," katanya.

Ade menjelaskan, dengan mengurangi terpaparnya Covid-19, maka diharuskan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di perusahaan industri seharusnya mengurangi pekerja/buruh di perusahaan.

"Orang yngg terpapar Covid-19 semakin massif, sehingga perlu upaya memutus mata rantai penyebaran dengan cara kurangi atau hentikan aktivitas kerja di perusahaan/industri (misal kerja dari rumah) atau liburkan pekerja, selama waktu yang ditentukan Pemerintah," ujar Ade.

Pihaknya juga kurang sepakat dengan prediksi pengamat ekonomi bahwa Covid-19 akan berdampak pada banyaknya karyawan yang di-PHK.

Menurutnya, jika perusahaan proses produksinya terkendala bahan baku, order dibatalkan, produk tertahan di gudang karena lockdown di negara tujuan, proses purchasing berhenti, dan finansial perusahaan merugi itu bakal banyak karyawan yang di-PHK.

"Hemat saya faktor itulah yang akan memunculkan PHK, sehingga perlu kebijakan nasional untuk melindungi pekerja/buruh dan kelangsungan usaha di Indonesia, khususnya Jabar," pungkasnya. ***