PTM di Kabupaten Bandung Dipastikan Dibarengi Prokes Ketat

PTM di Kabupaten Bandung Dipastikan Dibarengi Prokes Ketat
Bupati Bandung Dadang Supriatna saat meninjau salah satu sekolah yang mulai gelar PTM, Senin, 6/9/2021. (dok pemkab bandung)

WJtoday, Kab Bandung - Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di daerah setempat berjalan dengan protokol kesehatan ketat.

Dadang mencatat ada 82 sekolah menengah pertama (SMP), 373 sekolah dasar (SD), dan 651 taman kanak-kanak (TK) yang melaksanakan PTM mulai Senin.

"Semua pihak harus memantau kelancarannya, komunikasi dan koordinasi harus terjalin dengan baik antara pihak sekolah dan orangtua," tegas  Dadang, Senin (6/9/2021).

Di hari pertama pelaksanaan PTM ini, Dadang meninjau sejumlah sekolah yakni SDN Cingcin 01, SMPN 1, TKN Percontohan dan SMKN 1 Soreang.

Peninjauan itu, kata dia, dilakukan untuk memastikan bahwa protokol kesehatan (prokes) diterapkan dengan ketat. Di antaranya penyediaan tempat cuci tangan, pengukur suhu tubuh, penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan, dan pembatasan maksinal 25 persen dari jumlah total siswa.

Baca juga: Sebanyak 2.721 Sekolah di Kabupaten Bekasi Mulai Gelar PTM Terbatas

"Kita awalnya canggung bermasker, sekarang terbiasa. Biasanya tidak bawa hand sanitizer, sekarang bawa. Begitu pula dengan kebiasaan saat tatap muka ini," sebut Dadang.

Dengan PTM ini, menurutnya pola hidup dan kebiasaan sehat memang harus dibangun sejak dini. Oleh karenanya, PTMT merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menyosialisasikan protokol kesehatan.

Dia menekankan, kesuksesan pelaksanaan PTM sangat bergantung kerjasama semua pihak. Tidak hanya sebatas peran sekolah dan orangtua saja, aparat keamanan setempat pun dituntut untuk berperan.

Untuk itu, menurutnya para orang tua siswa harus memastikan anaknya diantar dan dijemput sampai ke sekolah dan pulang ke rumah. Pihak sekolah pun, kata dia, harus tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk berkerumun usai waktu pembelajaran.

"Jika orangtua tidak punya kendaraan pribadi, apakah pihak sekolah bisa menyediakan alat transportasi antar jemput atau mekanismenya seperti apa, harus kita pikirkan," pungkasnya.  ***