Program Vaksinasi Diprioritaskan Bagi Daerah dengan Kasus Covid-19 Tinggi

Program Vaksinasi Diprioritaskan Bagi Daerah dengan Kasus Covid-19 Tinggi
ilustrasi Vaksinasi Covid-19./Twitter

WJtoday, Jakarta - Pakar Imunisasi, Elizabeth Jane Soepardi mengatakan, saat ini vaksinasi Covid-19 Indonesia baru mencapai kisaran 20 persen. Oleh karenanya, dia menyarankan agar vaksinasi dilakukan secara strategis.

"Untuk mengendalikan pandemi, target imunisasi adalah mencapai minimal 70 persen dari total penduduk untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Saat ini vaksinasi di Indonesia baru mencapai 21 persen," ujar Jane sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi covid19.go.id, Sabtu (28/8/2021).

"Tentu negara dengan penduduk lebih kecil dari Indonesia bisa lebih mudah mendekati angka 70 persen," kata Doktor Bidang Penelitian Pelayanan Kesehatan dari Erasmus University, Netherland ini.

Di sisi lain, kata dia, jumlah vaksin Covid-19 saat ini masih terbatas.

Oleh karenanya, untuk memutuskan rantai penularan virus corona, pemerintah daerah diharapkan dapat mendahulukan daerah yang kasus Covid-19 paling banyak.

Umumnya kasus banyak pada daerah yang lebih padat penduduk dan mobilitas tinggi.

"Dengan cara ini otomatis cakupan imunisasi akan lebih cepat meningkat dibanding vaksin yang ada di distribusi secara merata," tutur Jane.

Lebih lanjut dia menyinggung perihal warga yang masih enggan divaksin Covid-19.

Jane mengingatkan, varian delta virus corona jauh lebih cepat menular dan perjalanan penyakitnya dua kali lebih cepat dan mematikan.

"Sebanyak 99 persen kasus Covid-19 di Amerika Serikat adalah mereka yang belum diimunisasi, kelompok anti vaksin dan anti masker," tegas Jane.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Soedjatmiko mengingatkan agar masyarakat tidak menanti terpapar Covid-19 dulu dan baru menyadari pentingnya vaksin.

"Jangan menunggu terpapar baru menyadari bahaya Covid-19 dan pentingnya vaksinasi," tutur Soedjatmiko. 

"Jangan sampai menyesal kalau kena Covid-19, masuk ICU atau meninggal. Ekonomi dan masa depan keluarga yang ditinggalkan akan parah, kita masih pandemi," tegasnya.

Diberitakan, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis kedua sebanyak 34.121.203 orang atau 16 persen dari target, terhitung hingga Jumat (27/8/2021) pukul 12.00 WIB.

Sementara, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama yakni 60.435.555 orang atau 29 persen dari target.

Masyarakat penerima vaksin saat ini terdiri dari tenaga kesehatan, lanjut usia petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak-anak usia 12-17 tahun.

Vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis dan penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali dalam rentang waktu tertentu.

Vaksinasi Covid-19 di Jawa - Bali Lebih Tinggi dari Daerah Lain

Angka di Jakarta dosis pertama mencapai 111,41% per pekan lalu (22/8/2021). Sedangkan di Lampung baru 11,16%. Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ketimpangan ini karena laju penyebaran virus corona yang berbeda.

“Ini karena laju kasus positif yang tinggi, Jawa – Bali mendapatkan proporsi yang lebih besar,” kata Siti, Jumat (27/8/2021). 

Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat pun rerata menjadi penyumbang kasus harian tertinggi.

Selain itu, Kemenkes mempertimbangkan vaksinasi Covid-19 berdasarkan jumlah penduduk. Akan tetapi, jumlah penduduk di Lampung sembilan juta. Sedangkan Bali hanya empat juta.

“Jawa - Bali termasuk dalam kebijakan (PPKM) kemarin,” kata Siti. 

“Kami distribusi sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19 dan kecepatan penyuntikan per hari.”

Saat ini, pemerintah pun berfokus memberikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat usia 12 tahun ke atas sejak Juli. “Distribusi diberikan berdasarkan proporsi jumlah penduduk sesuai jumlah vaksin yang kami terima dari produsen luar negeri,” ujar dia.

Oleh karena itu, pemerintah pusat (pempus) menyerahkan pengaturan prioritas vaksinasi Covid-19 kepada pemerintah daerah (pemda).

Ia pun menyampaikan, Kemenkes terbuka untuk semua masukan. Nantinya, masukan dikaji untuk pelaksanaannya.

Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk mendorong kesetaraan vaksinasi Covid-19. Koalisi ini menilai, distribusi yang tidak merata salah satunya karena ada daerah yang terlibat konflik tanah.

“Banyak desa belum tersentuh program vaksinasi karena konflik pertanahan. Lahan yang ditinggali masyarakat masih berstatus konflik, program pembangunan pemerintah tak menjangkau mereka,” kata Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8).

Data Konsorsium Pembaruan Agraria memaparkan, terdapat 532 desa yang lahannya berstatus konflik agraria. Desa-desa ini tersebar di 99 kabupaten di 20 provinsi dengan penduduk sekitar 201 ribu kepala keluarga.

Dewi mengatakan vaksinasi akan menjangkau masyarakat yang tinggal di desa-desa itu, jika tidak ada diskriminasi terkait status lahan milik warga.

Wakil Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Edo Rahman menambahkan, rata-rata masyarakat adat di Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua tidak tersentuh vaksinasi lantaran jauhnya lokasi. 

“Di Jambi, butuh perjalanan hingga 4-5 jam demi mendapat vaksin. Informasi tentang vaksinasi juga sulit diperoleh,” katanya.

Untuk mendorong kesetaraan dan akses vaksinasi kepada masyarakat adat dan kelompok rentan, Koalisi Masyarakat Sipil dibentuk. Koalisi ini beranggotakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Filantropi Indonesia, Perkumpulan Keluarga Berencana Nasional (PKBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).***