Pro dan Kontra Warnai Tudingan Ridwan Kamil Terhadap Mahfud MD

Pro dan Kontra Warnai Tudingan Ridwan Kamil Terhadap Mahfud MD
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Menkopolhukam, Mahfud Md
WJtoday, Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil secara tiba-tiba melontarkan opini mengejutkan di depan publik. Publik sontak kaget, pro dan kotra warnai opini pedas Gubernur Jabar yang sering disapa kang Emil itu. Dari sejumlah politikus atau anggota Dewan yang merespons, tercatat hanya ada satu legislator yang mendukung pernyataan Emil.

Hal yang mengejutkan diungkapkan Gubernur Jawa Barat usai menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Jabar terkait kerumuman massa saat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq Shihab (HRS) mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jabar beberapa waktu lalu.

Emil mempertanyakan kenapa hanya kepala daerah saja yang diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi dalam kasus ini. Menurut Ridwan, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga harus bertanggungjawab.

Menurut Emil, kekisruhan terkait HRS dimulai setelah Mahfud mengizinkan publik menjemput kedatangan HRS di bandara sepulang dari Arab Saudi. RK menilai pernyataan Mahfud yang mengizinkan publik menjemput HRS memunculkan tafsir seolah ada diskresi terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta dan Jawa Barat. Sehingga berlanjut pada kegiatan yang menimbulkan kerumunan di Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Jawa Barat.

"Namun izinkan, saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa, sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jawa Barat dan lain sebagainya," kata RK usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12/2020).


Tanpa ragu,  Emil menunjuk hidung Mahfud. Ridwan Kamil menilai Mahfud MD juga harus bertanggung jawab.

"Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan semua sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi, ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," sebut RK.

Pernyataan RK ini memunculkan pro dan kontra di kalangan politisi. Dari sejumlah politikus atau anggota Dewan yang merespons, tercatat hanya ada satu legislator yang mendukung pernyataan RK.

Suara Pro
Dimulai dari yang pro terhadap Ridwan Kamil. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Sarifuddin Suding secara terang-terangan mendukung Ridwan Kamil. Dia menilai Mahfud MD juga harus diperiksa dalam kasus kerumunan terkait Habib Rizieq Shihab.

"Saya kira memang Mahfud Md juga harus dimintai keterangannya, yang memberikan ruang kepada para penjemput Habib Rizieq di bandara sehingga terjadi kerumunan," kata Suding kepada wartawan.

Suding menjelaskan kerumunan yang terjadi saat penjemputan Habib Rizieq merupakan awal dari sejumlah kasus yang muncul. Anggota DPR dari dapil Sulawesi Tengah itu menyebut kerumunan Habib Rizieq berujung kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI).

"Berawal dari kerumunan inilah yang menjadi dasar pemeriksaan pihak kepolisian terhadap Habib Rizieq dan beberapa pengikutnya. Bahkan rangkaian proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian berujung pada meninggalnya enam laskar FPI dalam perspektif asas kasualitas masih satu rangkaian peristiwa," terang Suding.

Sejauh ini baru Suding yang sependapat dengan Ridwan Kamil. Lanjut ke pihak yang kontra dengan mantan Wali Kota Bandung itu.

Suara-suara Kontra
Dimulai dari PKB. Ketua Fraksi PKB DPR yang juga anggota Komisi III, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Ridwan Kamil tidak mengucapkan diksi saling menyalahkan. Cucun menyebut seharusnya seluruh elemen bersatu untuk menjaga situasi negara di masa pandemi ini, sehingga permasalahan ditangani dengan solid.

"Esensinya buat Kang RK (Ridwan Kamil), jangan buat kegaduhan baru dengan diksi saling menyalahkan, apalagi melempar opini barang yang sudah lewat," ucap Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan.

"Semua pemangku negara harus ikut tangani pandemi dan permasalahan bangsa, stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan wibawa negara. Solid, saling menopang selesaikan permasalahan bangsa," sambung dia.

Kemudian Partai Demokrat (PD). Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menilai semua pihak harus bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya (tupoksi).

"Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar itu kan sudah punya tanggung jawab masing-masing. Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab, semuanya. Intinya semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya," terang Syarief.

Meskipun partai tempatnya bernaung adalah oposisi pemerintah, Syarief tetap mengimbau Ridwan Kamil agar tidak menyalahkan pejabat lain. Dia menekankan tidak elok jika ada pihak yang saling melempar tanggung jawab.

"Jadi tidak elok kalau saling melempar tanggung jawab, kadang-kadang pejabat itu biasanya yang dituntut itu bekerja melebihi daripada tupoksinya. Nah itu malah lebih bagus, lebih care terhadap apa yang diharapkan pemerintah bukan mengurangi, tapi harus melakukan lebih banyak," papar Syarief.***