PPKM Darurat: Mobilitas Warga Bandung Baru Berkurang 15 Persen

PPKM Darurat: Mobilitas Warga Bandung Baru Berkurang 15 Persen
Penutupan ruas jalan sebagai salah satu upaya menekan mobilitas warga Bandung selama PPKM Darurat. (pam/wjtoday)

WJtoday, Bandung -  SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan membawa para pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ke Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) On The Street (di tempat).

Hal itu sesuai aturan PPKM Darurat, yaitu Perwal Kota Bandung dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Jabar Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Maayarakat.

Sidang Tipiring melibatkan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Bandung. Setiap pelanggar akan langsung di sidang di tempat pelanggaran untuk menimbulkan efek jera.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang memantau pelaksanaan Sidang Tipiring On The Street mengatakan, inti pelaksanaan PPKM Darurat adalah mengurangi mobilitas warga sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum lewat Tipiring on the street.

Baca juga: Ledakan Covid-19 : Tokoh Jabar Minta Ridwan Kamil Tak Reaktif dan Kurangi Pecitraan

Berdasarkan indikator dan metode pengukuran yang dilakukan Pemkot Bandung melalui metode Facebook mobility, Google Traffic, dan Night Light NASA, baru terjadi pengurangan minus 15 persen mobilitas warga.

"Kelihatannya dengan sisa waktu sampai tanggal 20 Juli, dan tren peningkatan penyebaran Covid-19 masih tinggi, ini upaya kita bagaimana menekan penyebaran lewat oengurangan mobilitas warga," katanya usai Apel Persiapan Sidang Tipiring On The Street di Metro Indah Mall, Kota Bandung, Kamis (8/7/2021).

Wakil wali kota berharap, Sidang Tipiring On The Street ini akan terus bergerak untuk menekan penyebaran mobilitas. 

"Mudah-mudahan ujungnya adalah mengurangi mobilitas warga dan mengurangi penyebaran virus Covid-19. Ini kita uji coba, dengan hakim secara virtual. Insyaallah kita akan terus melakukan sidang on the street ini," tegas Yana.

"Agar ini betul-betul mengurangi bentuk mobilitas dan kegiatan warga berdasarkan regulasi Perwal mau pun PPKM Darurat, sehingga bidang-bidang non critical dan esensial memang harus ditutup," pungkasnya.  ***