Politikus Gerindra Minta Bahlil Beberkan Daftar Pengusaha Minta Pemiu Ditunda

Politikus Gerindra Minta Bahlil Beberkan Daftar Pengusaha Minta Pemiu Ditunda
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. (ekonomibisnis.com)

WJtoday, Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Kamrussamad meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membeberkan daftar nama pengusaha yang meminta penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda.

Menurutnya, daftar nama itu diperlukan untuk mengecek rekam jejak pengusaha terkait dalam membayar pajak selama ini.

"Karena itu kita minta daftar nama-nama pengusaha yang minta Pemilu 2024 ditunda, agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan melalui sejarah pembayaran pajaknya," ucap Kamrussamad, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (12/12022).

Ia berkata, Kementerian Investasi/BKPM merupakan produk turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Menurutnya, keputusan MK tersebut kemungkinan membuat investor jadi bersikap wait and see (menunggu dan melihat)

Atas dasar itu, Kamrussamad menduga, Bahlil tengah mencari perhatian baru ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat pernyataan yang mengatasnamakan pengusaha.

Baca juga: Menteri Investasi Sebut Pelaku Usaha Minta Tunda Pilpres 2024

Kamrussamad mengkritik pernyataan Bahlil alasan rata-rata pengusaha ingin Pemilu 2024 tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. 

Dia menekankan, dunia usaha selama pandemi Covid-19 sudah mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah.

"Dunia usaha saat pandemi telah diberikan berbagai insentif kebijakan mulai restrukturisasi pinjaman di perbankan selama empat Tahun sejak Maret 2020 sampai Maret 2023, hingga penjaminan kredit modal usaha sesuai PMK 72/2021," sebut Kamrussamad.

Sebelumnya, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tak lepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).  ***