Politik Akal Sehat Sedang Masuk Ruang Gawat Darurat di Negeri ini

Politik Akal Sehat Sedang Masuk Ruang Gawat Darurat di Negeri ini
Ilustrasi (youtube)

WJtoday, Bandung - Politik akal sehat tampaknya sedang memasuki ruang gawat darurat di negeri ini. Ibu kota negara sebagai  ibu teladan menjelma jadi ibu pesakitan. 

Berbagai bentuk pilihan dan kebijakan publik tak memenuhi asas-asas nalar publik yang sehat, dengan tendensi pengabaian 4 prinsip utama politik responsif: rasionalitas, efisiensi, keadilan dan kebebasan. 

Politik responsif  harus pertimbangkan rasionalitas publik  tanpa kesemena-menaan  membuat  kebijakan; adaptabilitas  kebijakan dan institusi politik terhadap keadaan.

Senasib sepenanggungan dalam keuntungan dan beban seta persetujuan partisipatif rakyat terhadap (kebijakan) pemerintah. 

Politik responsif menghendaki agar perkembangan demokrasi tak berhenti sebatas demokrasi minimalis yang elitis, tetapi menjadi demokrasi deliberatif (permusyawaratan) yang dipimpin hikmat-kebijaksanaan. 

Demokrasi elitis, sebagaimana dikonseptualisasikan Joseph  Schumpeter, mengerdilkan demokrasi sebatas metode prosedural, melupakan substansi  berkaitan dgn  tujuan  kesejahteraan  atau  perbaikan  nasib rakyat. 

Demokrasi hanyalah seperangkat  prosedur sebagai wahana  keputusan  diambil dan kebijakan dihasilkan. 

Kedua,  konsep  politik  dianalogikan  dengan konsep ekonomi  pasar. Kompetisi politik berhubungan erat dengan kompetisi ekonomi. 

Demokrasi  elitis  menempatkan  demokrasi  sebagai arena kompetisi  bagi  elit terbatas dan teratas.  olitisinya pengusaha, wakil rakyatnya saudagar,  voternya konsumen. 

Ketiga,  demokrasi elitis berbeda tipis dengan sistem totalitarianisme sebatas pemimpin dari demokrasi elitis diajukan sementara dalam sistem kediktatoran berdasarkan pemaksaan. 

Keempat, rakyat umum memiliki peranan  minimal. Rakyat hanya datang  ke pemilu untuk memilih wakilnya namun mereka tidak dapat  “menentukan”  dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan.

Demokrasi deliberatif bermaksud mengatasi kekurangan demokrasi elitis dengan memandang kebebasan  individu dan kesetaraan politik sebagai hal  penting sejauh dapat mendorong kemampuan manusia untuk membentuk tatanan kolektif yang berkeadilan melalui deliberasi rasional.  ***

* Prof. Yudi Latif, Ph.D (Aktivis dan cendekiawan muda. Pemikirannya dalam bidang keagamaan dan kenegaraan tersebar di berbagai media, salah satunya dituangkan dalam buku "Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila")