Polisi Diminta Usut Tuntas Praktik Percaloan dalam Proses Seleksi CPNS

Polisi Diminta Usut Tuntas Praktik Percaloan dalam Proses Seleksi CPNS
ilustrasi./twitter

WJtoday, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas praktik percaloan dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Polisi diminta menuntaskan dengan terang benderang kasus anak Nia Daniaty, Olivia Nathania, yang diduga terlibat dalam kasus calo CPNS.

"Sehubungan dengan maraknya pemberitaan percaloan CPNS yang melibatkan Oliva, Kemenpan RB telah meminta Polda Metro Jaya agar segera mengusut tuntas calo CPNS tersebut, termasuk kepada pihak-pihak yang terlibat," kata Menteri Tjahjo dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/10/2021).

Menurut Tjahjo, tindakan tegasdiperlukan agar diberikan kepada anak artis Nia Daniati tersebut supaya ada efek jera.Karena yang bersangkutan dengan sengaja membawa-bawa nama Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menteri Tjahjo menegaskan pemerintah menjamin tes penerimaan CPNS atau CASN dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tidak ada bayaran.

"Siapa pun tidak dapat membantu,kecuali dirinya sendiri. Pelaksanaan seleksi CPNS atau CASN dilakukan melalui Computer Asisted Test (CAT), sehingga sulit bagi para pihak untuk memengaruhi hasilnya," katanya.

Jangan Tergiur
Mantan anggota DPR enam periode tersebut juga mengingatkan agar para peserta CPNS jangan tergiur oleh iming-iming seseorang yang mengeklaim bisa meloloskan dalam tes. Itu ada tipu daya calo. Masyarakat atau peserta CPNS yang mendapat iming-iming seperti itu diminta berani melapor ke aparat berwenang.

"Barang siapa yang mendapatkan iming-iming atau ditawari untuk menjadi CPNS atau CASN di luar prosedur, tidak sesuai ketentuan, maka dipastikan itu adalah penipuan. Untuk itu, diminta kepada semua pihak yang mengetahui hal tersebut agar melaporkannya kepada yang berwajib," ujarnya.

Menteri Tjahjo mengimbau kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian atau lembaga ataupun pemerintah daerah untuk saling mengingatkan kepada seluruh jajarannya ke bawah untuk memahami mengenai area rawan korupsi. Area tersebut meliputi perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, pembelian barang jasa, infrastruktur, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Bahkan di saat pandemi Covid-19 sekarang ini sudah ada calo vaksin yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kami sangat prihatin karena semakin banyak PNS atau pejabat publik yang melibatkan PNS terjaring OTT KPK (operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Saber Pungli," ujarnya.***