Polemik Uang Honor dari Pemakaman Covid-19 yang Diterima Bupati Jember

Polemik Uang Honor dari Pemakaman Covid-19 yang Diterima Bupati Jember
Bupati Jember, Hendy Siswanto./instagram

WJtoday, Jember - Nama Bupati Jember, Hendy Siswanto menjadi sorotan dalam dua hari terakhir setelah ia dan dua pejabat daerah lainnya mengaku mendapat honor dari pemakaman Covid-19. 

Ia diketahui mendapat dana akumulasi hingga sebesar Rp70 juta lantaran dirinya menjabat pengarah pemakaman Covid-19 dan melakukan tugas evaluasi dan monitoring.  Selain Hendy, honor pemakaman juga diterima oleh Sekda Jember dan pejabat BPBD.

"Memang benar saya menerima honor sebagai pengarah, karena regulasinya ada itu, ada tim di bawahnya juga. Kaitannya tentang monitoring dan evaluasi (Monev)," kata Hendy, Kamis (26/8/2021).

"Besaran honor itu setiap pemakaman atau ada yang meninggal Rp 100 ribu. Kalau tidak salah. Untuk jumlahnya kok sampai kurang lebih Rp 70,5 juta? Karena itu total dari banyaknya korban yang meninggal akibat Covid-19 itu, 705 orang," imbuh dia.

Hendy menyebut pemberian honor itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) No 188.45/107/1.12/2021 yang ditandatangani oleh dirinya sendiri pada 30 Maret 2021 lalu.

"Memakai SK Bupati," kata Hendy.

Ia mengatakan SK tersebut merupakan lanjutan dari SK yang ditandatangani oleh bupati sebelumnya, Faida pada 16 Maret 2020 silam.

Oleh karenanya, kata dia, pemberian honor pemakaman itu sudah berlangsung sekitar setahun setengah, sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.

Dalam SK tersebut terdapat struktur Susunan Petugas Pemakaman Covid-19 Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Kabupaten Jember. Hendy ditetapkan sebagai ketua pengarah petugas pemakaman Covid-19. Sedangkan, wakil ketuanya diemban oleh wakil bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman.

Namun demikian, saat dicek, dalam SK tersebut tidak tertulis mengenai pemberian honor untuk petugas pemakaman.

Seiring menguatnya sorotan publik, pada Jumat (27/8/2021), Bendahara BPBD Jember Siti Fatimah sempat diminta keterangan oleh aparat kepolisian.

"Saya ditanyai terkait administrasi. Saya tunjukkan sesuai permintaan (penyidik). Berapa pertanyaan tidak tahu. Sesuai yang ditanyakan saya jawab," kata Siti usai dimintai keterangan di Mapolres Jember.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ardian Noervianto meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun tangan.

Ardian menyampaikan pemerintah provinsi punya tugas memeriksa setiap mata anggaran APBD. Pemprov juga disebutnya punya wewenang melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

"Karena pemprov yang mengevaluasi dan fungsi pembinaan serta pengawasan juga dilakukan melalui gubernur, sebaiknya Gubernur mengambil langkah-langkah," kata Ardian, Jumat (27/8/2021).

KPK Angkat Bicara Soal Uang Honor dari Pemakaman Covid-19

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait adanya honor mencapai Rp 70 juta untuk Bupati Jember Hendy Siswanto beserta pejabat lainnya dari biaya pemakaman Covid-19.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, Kuding menyebut telah menerjunkan tim lembaga antirasuah untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

"KPK melalui kedeputian koordinasi dan supervisi telah berkoordinasi kepada pemkab Jember terkait informasi tersebut," kata Ipi dikonfirmasi, Sabtu (28/8/2021).

Ipi menjelaskan bahwa dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, untuk insentif dapat diberikan kepada tenaga kesehatan atau medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya.

"Yang terlibat dalam penanganan pandemi covid-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah," ucap Ipi.

Ipi menyebut Pemkab Jember pun telah menindaklanjuti instruksi Mendagri dengan telah mengembalikan honor pemakaman Covid-19 ke Kasda Kabupaten Jember. Salah satunya dikembalikan oleh Bupati Jember.

"Kami menerima informasi bahwa hari ini dana sejumlah tersebut telah dikembalikan ke kasda Kabupaten Jember dari 4 orang, yaitu Bupati, Sekda, Ka BPBD dan Kabid terkait," imbuhnya.

Bupati Jember Kembalikan Uang Honor dari Pemakaman Covid-19


Setelah viral, Hendy dan tiga pejabat lainnya mengembalikan duit honor pemakaman Covid-19 ke kas daerah melalui Bank Jatim. Sekda Mirfano mengatakan pengembalian itu atas instruksi Hendy.

"Kami selalu ikuti arahan pimpinan mengembalikan uang itu," ujar dia tanpa menjelaskan alasannya selain karena menimbulkan polemik.

Mirfano mengatakan daripada menimbulkan polemik, Hendy ingin duit itu dikembalikan dan dipergunakan untuk hal yang lebih baik dalam penanganan Covid-19.

Mirfano mengatakan penanganan Covid-19 ini juga turut dirasakan pejabat di Jember. Menurut dia, yang lelah tidak hanya petugas lapangan saja, tapi pejabat juga.

Setelah mengembalikan honor, Hendy juga akan mengkaji ulang semua surat keputusan (SK) yang pernah ditandatanganinya.

"Saya akan evaluasi semua SK, supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini," ujarnya.

Hendy mengaku kejadian ini menjadi pelajaran tersendiri agar dirinya lebih cermat. Ia merasa kurang detail untuk mengetahui cara BPBD dalam menentukan tolak ukur yang melandasi besaran honor.

"Saya tidak memikirkan bagaimana dapat honor? Honor yang mana juga enggak tahu?" ungkapnya sembari menjelaskan pikirannya lebih fokus pada pengambilan kebijakan umum penanganan Covid-19.

Berkaca dari peristiwa ini, Hendy mengatakan kebijakannya ke depan adalah memprioritaskan anggaran tentang honor untuk diberikan ke para petugas pemakaman.

"Petugas yang bekerja di pemakaman itu yang paling penting. Bukan kami (pejabat)," tegasnya.

Polisi Selidik Dugaan Korupsi Anggaran Pemakaman Covid-19 di Jember. 

Namun, polisi menduga ada aroma korupsi di dalam penganggaran yang diajukan BPBD Jember itu. Unit Tipikor Satreskrim Polres Jember kemudian menerbitkan surat pemanggilan terhadap Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Siti Fatimah.

Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna belum mendetailkan terkait dugaan korupsi yang dimaksud.

“Masih kita lakukan penyelidikan terkait hal tersebut kepada para pihak. Info perkembangan nanti menyusul, ya," ujar dia.

Sementara itu, Siti Fatimah diperiksa selama satu jam di Polres Jember pada Jumat siang. Fatimah menyerahkan seluruh berkas salinan dokumen atas surat keputusan (SK) pengangkatan jabatan, daftar pelaksanaan anggaran (DPA), surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D), bukti pembayaran honor pejabat, dan bukti pembayaran honor petugas BPBD.

“Apa yang diminta polisi sudah saya serahkan semua,” tutur Fatimah.***