Polemik Perjalanan Dinas Pegawai, KPK: Silakan Lapor Bila Ada Pelanggaran

Polemik Perjalanan Dinas Pegawai, KPK: Silakan Lapor Bila Ada Pelanggaran
Gedung KPK

WJtoday, Jakarta - Aturan perjalanan dinas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini bisa dibiayai pihak panitia acara menuai polemik. Sebab, hal itu dinilai berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan.

Namun, KPK menyatakan bahwa aturan soal pembiayaan perjalanan dinas sudah ada sejak 2012 silam. Pegawai KPK pun terikat dalam kode etik yang harus dipatuhi.

Pengawasan pun tetap dijalankan guna menghindari adanya gratifikasi serta konflik kepentingan.

"Diawasi Inspektorat dan bahkan sekarang ada Dewas. Kalau ada pegawai yang langgar etik, lapor adukan ke Dewas," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).

Menurut Ali, meski ada ketentuan biaya perjalanan dinas bisa dibiayai, KPK tetap akan selektif dalam menerima undangan rapat, seminar, dan lain sebagainya.

"Tidak semua harus dihadiri. Ada telaah lebih dahulu," ujar dia.

Selain itu, Ali menyebut ketentuan tersebut hanya untuk lingkup antar-ASN. Hal itu juga tidak berlaku untuk bidang penindakan KPK.

"Penindakan tetap saja enggak boleh. Tetep pakai anggaran KPK. Makan minum juga enggak boleh kalau penindakan," pungkas dia.

Mantan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari menjadi salah satu pihak yang mengkritik mengenai hal ini. Meski dalam lingkup antar-ASN, Tsani menilai hal itu tetap berpotensi konflik kepentingan.

"Saya ini ASN dan sering perdin (perjalanan dinas) ke ASN lainnya. Yang sulit itu menghindari ekses hubungan pertemanan dengan sesama ASN. Yang paling sering, kita dijemput dari bandara dengan mobil wah, di tengah jalan tiba belok ke resto mahal, dan tiba-tiba nginap di hotel mewah. Kalau ditanya kan tinggal dijawab, 'aman bos, semua urusan panitia'," papar Tsani.***