Polemik Dana Hibah Rp486 Juta ke Yayasan Ayah Wagub DKI Jakarta

Polemik Dana Hibah Rp486 Juta ke Yayasan Ayah Wagub DKI Jakarta
Yayasan Pondok Karya Pembangunan. (Youtube)

WJtoday, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana hibah Rp486 juta untuk Yayasan Pondok Karya Pembangunan. Alokasi anggaran ini tercatat dalam data hasil input komponen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.

Dari penelusuran di situs ehibahbansosdki.jakarta.go.id, Yayasan Pondok Karya Pembangunan merupakan lembaga pimpinan KH Amidhan.

Penelusuran pada situs resmi Institut Kesehatan dan Teknologi Jakarta yang dikelola oleh Yayasan Pondok Karya Pembangunan, juga mencatat ketua yayasan tersebut bernama KH Amidhan Shaberah.

Amidhan Shaberah merupakan ayah dari Ahmad Riza Patria, wakil gubernur DKI Jakarta.

Masalah ini kemudian memantik polemik di tengah publik. Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor mengatakan kucuran dana hibah ini mengarah pada potensi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Ini kan sudah indikasinya adanya KKN. Kedua, juga ya ini penyalahgunaan keuangan negara. Uang warga gitu loh," kata Azas melalui keterangannya, dikutip Jumat (19/11/2021).

Tigor mengatakan hibah ke yayasan milik Ayah Riza itu tak lepas dari kealpaan anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, DPRD DKI seharusnya lebih jeli dalam melihat anggaran.

Ia pun mempertanyakan mekanisme pemberian hibah itu. Jika tak ada mekanisme yang jelas, Azas mendesak agar pemberian hibah itu dicoret.

"Selama enggak ada mekanismenya, itu selainnya korup. Korupsi. Nanti yayasan yang benar-benar karena enggak dekat sama pejabat, terus gubernur, enggak ada kepentingan sama pengurus itu ya kasih aja 10 juta, 15 juta ya kan," tegasnya.

Riza sudah mengklarifikasi soal anggaran hibah ratusan juta rupiah itu. Riza mengatakan yayasan tersebut mulanya didirikan oleh Gubernur DKI Ali Sadikin sekitar tahun 1970-an.

Pembangunan yayasan saat itu bertujuan agar anak-anak mendapatkan pengetahuan agama sekaligus pengetahuan umum yang baik.

"Berdiri hingga hari ini kurang lebih ada 2.200 siswa dari SD, SMP, SMA, Madrasah Aliyah sampai Stikes, jadi kampus PKP," katanya.

Menurut Riza, ayahnya baru lima tahun menjabat sebagai ketua di yayasan itu. Ia memastikan bahwa yayasan tersebut bukan milik keluarga ataupun pribadi.

"Jadi PKP bukan yayasan milik pribadi, bukan yayasan keluarga. Dulu PKP didirikan oleh Kementerian Agama dan Gubernur DKI Bang Ali Sadikin, dan sampai hari ini aset PKP milik Pemprov," katanya.

Riza mengatakan yayasan itu sudah mendapatkan bantuan sejak era kepemimpinan Ali Sadikin, Sutiyoso, Ahok, hingga Anies. Lagipula, bantuan untuk dana hibah yang dianggarkan pihaknya, nantinya akan digunakan untuk biaya makan santri.

"Sekarang tinggal mempersiapkan bantuan. Jadi dana hibah Rp486 juta bukan untuk yayasan. Dana ini adalah biaya untuk makan siswa santri," ujarnya.

Menurutnya, dana senilai Rp486 juta itu tergolong kecil jika digunakan untuk makan. Dana itu akan dipakai untuk uang makan selama enam bulan bagi sekitar 90 orang santri di pesantren yang dikelola oleh yayasan tersebut.

"Satu kali makan 10 ribu, dikali tiga, jadi Rp30 ribu dikali 30 hari sebulan, dikali 6 bulan, dikalikan 90 orang, jadi Rp486 juta, dan itu bukan untuk yayasan, tapi untuk biaya makan santri yatim piatu sebanyak 90 orang selama setahun 2022 itu 6 bulan di-cover. Jadi yayasan harus mencari lagi pembiayaan," katanya.

Sejarah Yayasan PKP

Yayasan PKP berdiri di atas lahan 18 hektar di Kepala Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Yayasan ini resmi berdiri pada hari ulang tahun ke-450 Jakarta, 22 Juni 1977. 
Dikutip dari profil resmi yayasan yang diunggah ke kanal YouTube Kampus PKP JIS (Jakarta Islamic School), Pondok Karya Pembangunan (sebagai sekolah, bukan yayasan) tercetus melalui MTQ Nasional V pada tahun 1972 silam untuk “terwujudnya lembaga pendidikan dan keterampilan bernapaskan Islam”.

Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin disebut mendukung terbentuknya PKP, berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi obyektif penyelenggaraan sekolah Islam/madrasah di Ibu Kota, baik dari segi fisik, sarana dan prasarana, hingga kualitas guru dan pengajaran. 

PKP di Jakarta kemudian menjadi program percontohan nasional dalam hal dinamisasi madrasah. 

Dinamisasi ini diharapkan dapat membuat madrasah memiliki efek sosial yang sama terhadap murid-muridnya seperti sekolah umum, sehingga madrasah bukan hanya urusan mengaji dan doa. 
PKP kemudian dikukuhkan oleh Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor D.IIB.14/2/23/73 pada 18 April 1973.

Kampus PKP kemudian diresmikan pada 8 April 1976 oleh Ali Sadikin, sebelum Yayasan PKP dibentuk setahun berselang. 

“Kita ingin menjadikan pendidikan kita ini pendidikan yang maju, yang profesional, independen, yang berwawasan global, tapi tidak lupa terhadap jati dirinya,” kata Amidhan dalam video yang sama. 

Hingga video itu diunggah pada 2018, ada delapan unit pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan PKP, yakni TK Islam, MI, MTs, SMA, SMEA, STM, Pesantren, dan STI Kesehatan dengan jumlah murid sedikitnya 2.000 orang.***