PKS Tegas Menolak Jabatan Presiden 3 Periode

PKS Tegas Menolak Jabatan Presiden 3 Periode
Presiden Joko Widodo
Wjtoday, Jakarta -  Wacana jabatan presiden menjadi 3 periode kembali bergulir akhir-akhir ini di ranah publik .

Padahal Wacana soal masa jabatan presiden jadi 3 periode sebelumnya sempat dikomentari oleh Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan menolak usulan yang masuk dalam rangkaian amandemen UUD 1945 itu.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan," lanjut Jokowi.

Menanggapi Wacana tersebut Politikus PKS Nasir Djamil menegaskan bahwa pihaknya menolak keras jika ada wacana terkait kepemimpinan presiden tiga periode.

Ia menganggap makin lama suatu rezim berkuasa, potensi munculnya korupsi akan semakin besar.

Karena alasan itulah, menurut Nasir, sejumlah negara menerapkan aturan maksimal kepemimpinan selama dua periode saja untuk tiap kepala negara.

Meskipun kebijakan ini terbilang kebijakan terbuka, namun menurutnya PKS tegas menolak jika ada wacana tersebut.

"Hampir semua negara itu selalu dua periode dia dibatasi oleh dua periode karena apa karena kekuasaan itu potensi untuk korup, semakin lama dia berkuasa maka potensi ya keinginan nafsu ya untuk korup itu tentu akan lebih besar," ujar Nasir dalam diskusi yang digelar Forum Tanah Air secara daring, Minggu (14/3).

"Karena itu spekulasi-spekulasi inilah yang yang muncul di tengah publik tentu saja PKS terkait dengan periodesasi jabatan presiden tentu ini menolak," sambungnya.

Terlebih menurut Nasir di Indonesia presiden memiliki hak istimewa tersendiri salah satunya hak penggunaan anggaran. Sehingga ia menilai penerapan aturan 3 periode jelas tidak akan sesuai untuk diterapkan di Indonesia dengan sistem Presidensial yang dianutnya.

"Oleh sebab itu perlu dibatasi dia karena dia punya sarana, semuanya dia punya, orang dia punya anggaran apalagi di Indonesia menerapkan sistem presidensial yang tentu ini sangat berbahaya bagi suatu negara ketika misalnya ada jabatan 3 periode bagi seorang pemegang eksekutif karena Indonesia sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara," ucap Nasir.

Jika wacana tersebut tak ditentang, ia khawatir akan muncul rezim otoriter yang cenderung merugikan bagi negara.

"Tentu dalam pandangan saya akan membahayakan bahkan bisa cenderung membawa Indonesia kepada negara otoriter. Walaupun memang otoriter saat ini tidak seperti otoriter di masa orde baru ya jadi kalau kalau otoriter di rezim saat ini adalah pelan tapi pasti pelan tapi pasti," kata Nasir.***