PKS Sebut Jokowi Sering Keluarkan Aturan Covid-19 yang Bingungkan Pemda

PKS Sebut Jokowi Sering Keluarkan Aturan Covid-19 yang Bingungkan Pemda
PKS Sebut Jokowi Sering Keluarkan Aturan Covid-19 yang Bingungkan Pemda
WJtoday, Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering mengeluarkan aturan yang membuat bingung pemerintah daerah di tengah penyebaran virus corona (Covid-19).

Menurutnya, banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi dan jajaran pemerintah pusat yang tidak dipikirkan secara matang sehingga sejumlah kementerian mengeluarkan aturan yang saling tumpang tindih atau tidak sinkron.

"Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stakeholder. Sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan dan membingungkan daerah dalam bekerja," kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4/2020).

Dia menjelaskan ketidaksinkronan sejumlah kementerian dalam mengeluarkan aturan itu melahirkan konflik sosial di masyarakat lapisan bawah. 

Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari penolakan kepala desa hingga ketua RT/RW untuk menjalankan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dengan berbagai macam alasan.

"Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca-Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu dan akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan" kata Syahrul.

Berangkat dari itu, Syahrul meminta pemerintah mengevaluasi cara kerja dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, harus dilakukan sinkronisasi secara menyeluruh terhadap semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan penyederhanaan alur birokrasi.

Dia menegaskan pemerintah pusat tak boleh lagi mengeluarkan aturan yang tumpang tindih dan menyulitkan pemerintahan daerah dalam penanganan dampak penyebaran virus corona di hari mendatang.

"Sebenarnya penanganan pandemi ini tidak terlalu sulit asal arahan dan jalur koordinasinya bagus. Jangan sampai membuat bingung pemerintahan di daerah dengan beleid," pungkasnya. ***