PKS Kritisi Kebijakan Pelonggaran Transportasi Umum di Tengah Pandemi

PKS Kritisi Kebijakan Pelonggaran Transportasi Umum di Tengah Pandemi
PKS Kritisi Kebijakan Pelonggaran Transportasi Umum di Tengah Pandemi
WJtoday, Bandung - Kebijakan pemerintah pusat, atau Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Perhubungan RI yang membuka kembali moda transportasi umum mulai 7 Mei 2020 dinilai sangat berpotensi kembali meningkatkan penyebaran Covid-19.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS asal daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi Teddy Setiadi mengkritisi kebijakan pemerintah yang membuka kembali transportasi umum mulai 7 Mei 2020, hal tersebut dikhawatirkan bisa membuat wabah COVID-19 semakin menyebar.

"Dengan dibuka kembali transportasi ini akan sangat berpotensi dalam hal penyebaran COVID-19 karena dari sisi pergerakan orang melalui moda transportasi. Kebijakan pemerintah berubah-ubah dan membingungkan pemerintah daerah dan rakyat," kata Teddy Setiadi dalam siaran persnya, diterima di Bandung, Sabtu (9/5/2020).

Teddy menilai keputusan pemerintah yang kembali membuka moda transportasi umum bisa membuat aparat di daerah makin kerepotan karena keputusan tersebut justru berpotensi mengacaukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat ini.


Dia menegaskan fokus pemerintah yang pertama haruslah penyelamatan jiwa manusia sehingga kebijakan harus konsisten dan ditegakkan secara konsekuen.

Masyarakat mulai menyadari pentingnya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan diam di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah dan menjaga jarak (physical distancing) bahkan menahan diri untuk tidak mudik.

Teddy menambahkan, kesadaran masyarakat ini harus diapresiasi.

"Kesadaran ini harus diapresiasi dengan memperlihatkan kebijakan yang konsisten, berpihak pada keselamatan jiwa masyarakat," tegasnya. ***