PKB Jelaskan Maksud Cak Imin yang Sebut Kebijakan Kesehatan Compang-camping

PKB Jelaskan Maksud Cak Imin yang Sebut Kebijakan Kesehatan Compang-camping
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (tempo.co)

WJtoday, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nur Nadlifah, menjelaskan maksud dari pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

Cak Imin saat menyampaikan Pidato Kebangsaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 CSIS, Kamis (19/8) mengatakan semua kebijakan di bidang kesehatan di Indonesia tampak compang-camping dan diskriminatif selama menangani pandemi virus corona (Covid-19).

Nur Nadlifah mencontohkan salah satu hal yang perlu ditingkatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 ialah terkait pelaksanaan program vaksinasi. Menurutnya, kebijakan terkait vaksinasi yang diambil pemerintah belum komprehensif.

"Misalnya soal penanganan vaksin, penanganan vaksin ini kan bolak-balik kebijakannya tidak runut. Untuk mencapai herd immunity harus 70 persen disediakan untuk rakyat. Pada perjalanannya ada vaksin berbayar, kita tolak di masa pandemi ternyata dapat respons bagus dari Presiden akhirnya kembali tidak berbayar," kata Nur seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (20/8/2021).

"Ini kan kebijakannya tidak komprehensif. Menggerakkan masyarakat untuk vaksin saya rasa perlu ditingkatkan," imbuhnya.

Ia kemudian menyoroti kebijakan pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan (prokes) di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih melibatkan tokoh sentral dalam upaya penegakan prokes di tengah masyarakat.

"Di awal ini pelaksanaan prokes, oke memang kondisi darurat, tapi Indonesia ini masyarakat sangat kekeluargaan, humanis, belum lagi di beberapa tempat sangat bergantung pada tokoh sentral. Pelibatan tokoh sentral kurang maksimal," katanya.

Nur melanjutkan, partainya tidak masalah dengan langkah pemerintah yang memilih menerapkan aturan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Menurutnya, PPKM diharapkan tetap bisa menjalankan roda ekonomi walaupun dengan tempo yang lambat.

"Memang tidak ada di UU penanganan pandemi dengan ppkm. Tapi kalau misalnya kita gunakan karantina, ekonomi akan berhenti dan rakyat semakin susah. PPKM ini diharapkan ekonomi masih berjalan meski lambat. Saya rasa kalau prokes diterapkan, ppkm dijalankan, segera selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Cak Imin menilai semua kebijakan di bidang kesehatan di Indonesia tampak compang-camping dan diskriminatif selama menangani pandemi Covid-19.

"Kita tahu semua Kemenkes dan semua kebijakan kesehatan kita compang-camping. Tapi ada hikmahnya dengan adanya pandemi ini kita bisa audit kapasitas dan kemampuan Kemenkes dan kemampuan negara dalam mengatasi keadaan kesehatan kita. Ternyata Politik kesehatan kita masih ya benar-benar diskriminatif," kata Cak Imin dalam Pidato Kebangsaan HUT ke-50 CSIS, Kamis (19/8).  ***