Petisi Boikot Saipul Jamil Tembus Lebih dari 500 Ribu, Ini Tanggapan KPI

Petisi Boikot Saipul Jamil Tembus Lebih dari 500 Ribu, Ini Tanggapan KPI
Petisi Boikot Saipul Jamil./tangkap layar

WJtoday, Jakarta - Munculnya pro-kontra perighal pedangdut Saipul Jamil tampil di televisi setelah dinyatakan bebas dari penjara. Selain itu, penyambutan kebebasannya Saipul Jamil dinilai terlalu berlebihan, hingga dianggap mengglorifikasi.

Dampak dari kejadian itu, akun Lest Talk and enjoy membuat petisi di Change.org dengan tajuk 'Boikot Saipul Jamil Mantan Narapidana Pedofilia, Tampil di Televisi Nasional dan Youtube'.

Diketahui petisi tersebut dibuat pada Jumat (3/9/2021).

Selang satu hari dibuat, petisi boikot Saipul Jamil sudah diteken lebih dari 130 ribu orang, Sabtu (4/9/2021).

Informasi terbaru, petisi Boikot Saipul Jamil sudah ditandatangani oleh lebih dari 536 ribu orang pada Minggu (12/9/2021).

Kini petisi telah menetapkan target baru dengan jumlah penandatangan, yakni satu juta orang.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menanggapi soal ramainya petisi 'Boikot Saipul Jamil Mantan Narapidana Pedofilia, Tampil di Televisi Nasional dan Youtube'.
 
Tanggapan tersebut disampaikan oleh KPI di laman Change.org pada Jumat (10/9/2021).

Setelah melakukan pengkajian dan analisa pada petisi tersebut, pihak KPI langsung mengambil sikap.

KPI meminta lembaga penyiaran khususnya stasiun TV nasional, untuk tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi terkait kebebasan sang pedangdut.

Bahkan, KPI telah memberikan surat kepada sejumlah lembaga penyiara televisi Nasional.

KPI menyurati 18 stasiun TV nasinal pada Senin (6/9/2021), lalu.

"Perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya KPI telah menganalisa, mengkaji dan menilai isi dari petisi sesaat setelah petisi tersebut dibuka oleh change.org Indonesia.

Hasil dari analisa, kajian dan penilaian tersebut, KPI langsung mengambil sikap dan keputusan yang isinya meminta seluruh lembaga penyiaran khususnya televisi untuk tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi (membesar-besarkan dengan mengulang dan membuat kesan merayakan) tentang pembebasan Saiful Jamil di layar kaca.

Surat permintaan tersebut telah dilayangkan KPI ke 18 lembaga penyiaran televisi yang berjaringan secara nasional pada Senin (6/9/2021)." tulis KPI dikutip Minggu, (12/9/2021).

Adapun ke 18 TV tersebut yakni :
1. Televisi Republik Indonesia (TVRI)
2. PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV)
3. PT. Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV)
4. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV)
5. PT. Deli Media Televisi (iNewsTV)
6. PT. Duta Visual Tivi Tujuh (Trans7)
7. PT. Global Informasi Bermutu (GTV)
8. PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar)
9. PT. Lativi Media Karya (tvOne)
10. PT. Media Televisi Indonesia (MetroTV)
11. PT. Metropolitan Televisi (RTV)
12. PT. Net Mediatama Televisi (NET.)
13. PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)
14. PT. Surya Citra Televisi (SCTV)
15. PT. Televisi Transformasi Indonesia (TransTV)
16. PT. Wahana Televisi Banten (JPM TV)
17. PT. Banten Media Global Televisi (MY TV)
18. PT. Omni Intivision (O Channel).

Satu di antara hal yang menjadi pertimbangan KPI dalam mengambil keputusan, yakni agar tidak membuka kembali trauma dari korban pelecehan seksual.

Pun pihaknya meminta lembaga penyiaran stasiun TV lebih berhati-hati dalam menayangkan muatan perbuatan melawan hukum.

Terlebih lagi soal tayangan yang bertentangan dengan adab dan norma.

Lanjut, KPI meminta semua stasiun TV untuk lebih mengedepankan edukasi dan informasi dalam tayangannya.

"Salah satu pertimbangan kami meminta pihak TV untuk tidak mengamplifikasi dan tidak menglorifikasi kebebasan yang bersangkutan dalam siaran adalah lembaga penyiaran harus memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma yang dialami korban.

KPI juga meminta lembaga penyiaran untuk lebih berhati-hati dalam menayangkan muatan-muatan perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan adab dan norma seperti (penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba dan tindakan melanggar hukum lainnya) yang dilakukan artis atau publik figur.

Menurut kami, lembaga penyiaran harus lebih mengedepankan atau mengorientasikan unsur edukasi dari informasi yang disampaikan agar hal serupa tidak terulang serta sanksi hukum yang telah dijalani yang bersangkutan tidak dipersepsikan masyarakat sebagai risiko biasa," lanjutnya.***