Persatuan Perawat Nasional Sebut Banyak Kepala Daerah Tidak Peduli Insentif Nakes

Persatuan Perawat Nasional Sebut Banyak Kepala Daerah Tidak Peduli Insentif Nakes

WJtoday, Jakarta - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyebut mayoritas keluhan mengenai keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, datang dari mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan daerah.

"Untuk 2021, menurut kami, yang punya kontribusi besar terhadap masalah insentif ini adalah pemerintah daerah," kata Ketua Umum PPNI, Harif Fadhillah dalam diskusi daring yang diselenggarakan Amnesty Internasional, Jumat (6/8/2021).

Harif mengatakan, banyak Pemda belum menganggarkan pengadaan insentif nakes pada 2021. Kendati demikian, ia tak merinci daerah mana saja yang dimaksud. 

"Pada saat pemilu, isu kesehatan kadang menjadi cantik, manis, untuk ditawarkan, tapi kondisi hari ini, fakta kami dapatkan banyak kepala daerah yang tidak peduli dengan nakes," ujarnya.

Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 21.424 tenaga kesehatan di 21 provinsi mengalami penundaan atau bahkan pemotongan pembayaran insentif sejak Juni 2020. 

Di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, misalnya, hingga 21 Juli 2021, setidaknya 2.900 tenaga kesehatan belum menerima insentif sejak Januari 2021, sedangkan di Kendari, Sulawesi Selatan, 327 tenaga kesehatan di 15 puskesmas dan 27 rumah sakit belum menerima insentif sejak September 2020.

Juru Bicara Kemenkes untuk Penanganan Covid-19, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan bahwa insentif nakes dibayarkan melalui dua sumber yaitu APBN dan APBD sesuai Peraturan Nomor HK.01.07 MENKES/4239/2021. 

Untuk anggaran insentif yang bersumber dari APBN, ujar Nadia, Kemenkes sudah
melakukan pencairan hampir 100 persen.

"Sudah 99,6 persen untuk insentif tahun 2020 dan 100 persen untuk insentif 2021 (sampai Juli)," ujar Nadia, Jumat (6/8/2021).

"Kalau Puskesmas, RSUD atau Labkesda itu dibawah tanggungjawab APBD (daerah)," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Juli lalu, sempat memberikan surat teguran kepada 19 pemerintah daerah lantaran belum merealisasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 maupun insentif nakes. 

Adapun 19 provinsi itu meliputi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat.

Kemudian DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, serta Papua.

Insentif Nakes Seret

Selain itu, Amnesty International Indonesia menemukan adanya banyak tenaga kesehatan di 21 provinsi pernah mengalami penundaan atau pemotongan pembayaran insentif dalam periode Juni 2020 hingga Juli 2021. Dari temuan tersebut, Amnesty juga mengungkap beragam penyebabnya.

Manajer Media dan Kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri menjelaskan penyebab-penyebab insentif dipotong atau ditunda itu karena inkonsistensi data dan hambatan demokratis.

Semisal yang pertama, ialah tidak adanya kesesuaian data milik nakes. Hal tersebut yang menyebabkan adanya penundaan.

"Jadi mereka yang datanya ini tidak sesuai dengan kenyataan atau dokumen A dan B itu tidak sama," kata Nurina saat memaparkan pada acara konferensi pers Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 yang disiarkan melalui kanal YouTube Amnesty International Indonesia, Jumat (6/8/2021).

Tetapi, kesesuain data milik nakes tersebut tidak bisa langsung selesai lantaran harus melewati upaya perbaikan di Kementerian Kesehatan. Sementara jumlah tenaga kesehatan yang berada di luar Jawa itu berjumlah 760 ribu orang.

"Jadi bisa dibayangkan bagaimana penundaan pembayaran insentif menjadi suatu hal yang tidak terelakan karena banyak sekali tenaga kesehatan yang bermukim di luar Jawa," ujarnya.

Lalu, alasan penundaan pembayaran insentif itu adalah pemotongan di fasilitas kesehatan karena pemerintah memprioritaskan pembayaran insentif untuk nakes yang bekerja di unit penanganan Covid-19.

Padahal menurut Nurina, semua tenaga kesehatan di rumah sakit misalnya, sebagian besar memang fokus menangani Covid-19 juga.

Kemudian ia juga mengungkapkan adanya upaya intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang berusaha untuk hendak mengungkap adanya pemotongan atau penundaan pembayaran insentif. Nurina mengambil dua contoh yang terjadi di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Para nakes di sana sempat akan melakukan konferensi pers terkait adanya pemotongan dan penundaan insentif pembayaran insentif. Tetapi pada akhirnya mereka malah diinterogasi dan mengalami intimidasi yang dilakukan aparat.

Lain lagi dengan di RSDC Wisma Atlet, ada seorang relawan yang melapor ke institusi pemerintah terkait hal serupa, namun yang diterimanya malah tindakan tidak menyenangkan.

"Ia justru mendapat ancaman untuk dilacak, justru bertentangan dengan hak yang seharusnya dia dapat ya sebagai tenaga kesehatan," ucapnya.  

Apa yang dilakukan terhadap nakes tersebut jelas menurut Nurina telah masuk ke dalam kategori pelanggaran. Pertama ialah melanggar hak tenaga kesehatan atas kondisi kerja yang adil dan mendukung, karena sudah dilindungi oleh Pasal 7 Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya.

Kemudian juga melanggar hak atas tenaga kesehatan atas kebebasan berbicara yang tercantum dalam hak atas kebebasan berekspresi dan dilindungi oleh Pasal 11 Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.

Lanjut, apa yang dilakukan terhadap nakes di atas juga melanggar hak tenaga kesehatan untuk secara politik membela kepentingan bersama, yang dilindungi dengan hak atas kebebasan berserikat. Itu tertuang dalam Pasal 22 Kovenan Internasional terkait hak-hak sipil dan poltik dan Pasal 8 di Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.***