Pernyataan Tokoh Sebut Taliban Moderat Bisa Diselewengkan Kelompok Fundamentalis Indonesia

Pernyataan Tokoh Sebut Taliban Moderat Bisa Diselewengkan Kelompok Fundamentalis Indonesia
Taliban Kuasai Kabul, Afghanistan. (asia.nikkei)

WJtoday, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan mengaku khawatir jika pernyataan sejumlah tokoh yang menyebut Taliban mulai moderat, dapat disalahgunakan kelompok fundamentalis di Indonesia. Menurutnya, ungkapan tokoh tersebut mesti disikapi secara hati-hati karena pasti ada yang menyetujuinya.

“Jika beberapa tokoh mengatakan Taliban bisa berubah dan diajak bersahabat, tentu saja harus disikapi juga dengan fakta bahwa sikap moderat dan merangkul dari Pak Jusuf Kalla, Ibu Profesor Rektor, dan beberapa ulama itu mengandung risiko akan ‘ditumpangi’ oleh kepentingan kelompok di Indonesia yang ingin memasukkan paham fundamentalistik,” kata Farhan, Sabtu (21/8/2021).

Sebelumnya, mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan dirinya yakin Taliban akan berubah dan tidak lagi radikal seperti saat memimpin pemerintahan pada tahun 1996 hingga 2001.

“Taliban pernah memerintah tahun 1996-2001 itu sangat radikal, keras, otoriter sehingga rakyat Afghanistan trauma akan pemerintahan itu. Tetapi, sekarang saya kira Taliban juga belajar bahwa dengan cara begitu mereka tidak bisa mengembangkan negaranya,” katanya.

Keyakinan serupa juga disampaikan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof. Amany Lubis. Dia cukup yakin Taliban mau berubah mengenai perbaikan perlakuan terhadap perempuan serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan.

“Karena tidak mungkin dilakukan seperti yang lalu, dengan adanya segregasi, pemisahan, dan diskriminasi, ini tidak mendukung mereka lagi. Kondisi masyarakatnya juga sudah berubah. Mengapa saya agak sedikit optimis? Karena mulai terlihat ada perubahan sikap,” katanya.

Adapun Farhan menyatakan relatif skeptis terhadap janji-janji Taliban ihwal perbaikan sikap. Pasalnya, Taliban cenderung lepas tangan terhadap sempalan milisi yang tidak mau berkomitmen terkait penegakan hak asasi manusia di Afghanistan, terutama niat untuk melakukan rekonsiliasi nasional.

“Tentu saja pemerintah yang baru ini harus mampu menangani milisi-milisi tersebut. Karena kalau tidak mampu menangani, maka ada banyak risiko yang bisa terjadi. Kesatu, Afghanistan tetap menjadi negara paling berbahaya bagi umat manusia. Kedua, Afghanistan akan kembali terjebak dalam sebuah perang saudara yang panjang,” kata Farhan.***