Penuhi Panggilan Satgas BLBI, Nirwan dan Indra Ismansyah Bakrie Diwakili Kuasa Hukum

Penuhi Panggilan Satgas BLBI, Nirwan dan Indra Ismansyah Bakrie Diwakili Kuasa Hukum
ilustrasi BLBI./twitter

WJtoday, Jakarta - Sejumlah obligor memenuhi panggilan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) hari ini, Jumat (17/9/2021). 

Dua dari keluarga Bakrie yaitu Nirwan Dermawan Bakrie dan Indra Usmansyah Bakrie yang dipanggil Satgas BLBI juga datang meski diwakili oleh kuasa hukumnya.

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Tri Wahyuningsih Retno Mulyani mengatakan, obligor lain yang dipanggil juga hadir langsung maupun diwakili oleh keluarganya.

"Obligor atas nama PT Usaha Mediatronika Nusantara dihadiri oleh Sri Harcahyo dari Bakrie Group. Ia menerima kuasa dari Nirwan Dermawan Bakrie," kata dia, kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).

Baca Juga : Hari Ini, Satgas BLBI Dijadwalkan Panggil Nirwan dan Indra Ismansyah Bakrie

Ia merinci, obligor lain yang memenuhi panggilan Satgas BLBI, yaitu Thee Ning Khong yang diwakili putranya. Adapun data Satgas mencatat jumlah utang Thee Ning Khong mencapai Rp90,66 miliar. Lalu The Kwen Le yang hadir dan memiliki utang Rp63,23 miliar.

Kemudian obligor atau debitur yang hadir adalah PT Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk dengan utang sebesar Rp86,34 miliar, PT Jakarta Steel Megah Utama dengan utang Rp69,08 miliar, PT Jakarta Steel Perdana Industry dengan utang Rp69,33 miliar, dan PT Usaha Mediatronika Nusantara dengan utang Rp22,67 miliar.

Dalam surat pemanggilan nomor S-5/KSB/PP/2021 dan Nomor S-6/KSB/PP/2021 sebelumnya Satgas BLBI kembali memanggil sejumlah obligor. Mereka diminta menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C di Gedung Syafrudin Prawiranegara Kementerian Keuangan.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban ini, para obligor diminta untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI. Apabila tidak memenuhi kewajibannya, maka Satgas BLBI akan melakukan tindakan sebagaimana diatur Undang-Undang (UU).***