Pengusaha Restoran dan Kafe Minta Pemkot Bandung Revisi Kebijakan PPKM

Pengusaha Restoran dan Kafe Minta Pemkot Bandung Revisi Kebijakan PPKM
Ilustrasi (instagram)

WJtoday, Bandung - PENGUSAHA kafe dan restoran yang tergabung dalam Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung mengeluhkan kondisi penurunan drastis terimbas oleh penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bandung bulan Juni 2021.

Hal tersebut dikemukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 tahun 2021 (tentang Perubahan Ke 6 (enam) Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19) atau kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bandung bulan Juni 2021.

Arif Maulana Ketua AKAR-PHRI mengungkapkan, dari survei yang dilakukan oleh AKAR dalam satu hari, Rabu (23/6/2021),  tercatat 50 kafe dan restoran menyampaikan penurunan bisnis yang sangat signifikan, beberapa sudah tutup dan memutus hubungan kerja. 

"Survei ini masih berlangsung dan hasil akhirnya nanti akan dilampirkan dalam surat kepada Pemerintah atau dipresentasikan dalam audiensi dengan pihak berkompeten." ujar Arif dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (24/6/2021).

Arif menyampaikan, pihaknya mengusulkan agar dilakukannya revisi terhadap Perwal Kota Bandung No.61 Tahun 2021 tentang PPKM Kota Bandung untuk diselaraskan dengan Surat Edaran Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2021 (HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021). 

"Di mana dalam pelaksanaannya Perwal Kota Bandung berbenturan dengan surat edaran dan instruksi menteri yang disebut itu, terutama pada poin pelarangan dine in 0% untuk kafe dan restoran." jelasnya.

Pihaknya pun mengusulkan agar pemerintah Kota Bandung dapat  melibatkan organisasi atau asosiasi mitra pemerintah sebagai objek terkait dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan usaha kafe dan restoran.

Dia juga menjelaskan sejak pandemi Covid-19 ini, kafe dan restoran di Kota Bandung melakukan berbagai cara untuk bertahan dengan tetap mengikuti kebijakan pemerintah kota yang ada. 

"Kebijakan tersebut berdampak kepada dirumahkannya banyak karyawan hingga ditutupnya sejumlah unit usaha." sebut Arif.

Arif menekankan, sebagaimana diketahui, kafe dan restoran sebagai elemen pariwisata merupakan penyumbang pendapatan daerah (PAD) terbesar untuk Kota Bandung. Maka, dapat dikatakan elemen pariwisata adalah penggerak roda perekonomian Kota Bandung. 

"Jadi saya khawatir kebijakan tersebut berdampak pada lamanya waktu pemulihan ekonomi secara makro maupun mikro." katanya.

Di sisi lain, dengan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia, pihaknya sepakat vaksinasi adalah salah satu solusi dalam pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19. AKAR – PHRI Kota Bandung memiliki data 11.000 karyawan kafe dan restoran yang siap untuk menerima vaksin. 

"Dan kami selalu bersinergi dengan Pemerintah termasuk pada saat menyelenggarakan vaksinasi kepada 3.000 karyawan hotel, kafe, restoran dan insan pariwisata yang dilaksanakan di Trans Luxury Hotel pada tanggal 4-5 Mei dan 2-3 Juni 2021 dengan suksesdan berhasil tanpa menimbulkan kerumunan." Arif menegaskan.

Dikemukakannya, AKAR – PHRI Kota Bandung siap diberikan kepercayaan lebih untuk membantu pemerintah Kota Bandung dalam menyelenggarakan dan menuntaskan jumlah vaksinasi baik kepada karyawan restoran sebagai bagian dari pelayanan publik maupun masyarakat umum.  ***