Pemkot Cirebon Berharap Pengadilan Agama Berikan Pelayanan pada Masyarakat Pencari Keadilan

Pemkot Cirebon Berharap Pengadilan Agama Berikan Pelayanan pada Masyarakat Pencari Keadilan
Pemkot Cirebon berharap Pengadilan Agama Cirebon dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kewenangan mereka. Khususnya melindungi perempuan dan anak pasca perceraian. (ilustrasi: pengadilan agam cirebon)

WJtoday, Cirebon - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon berharap  Pengadilan Agama Cirebon dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kewenangan mereka. Khususnya melindungi perempuan dan anak pasca perceraian.  

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Agus Mulyadi usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan wakil ketua Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B.

“Terlebih dahulu atas nama Pemda Kota Cirebon saya mengucapkan selamat kepada Bapak Abdul Halim, yang telah dilantik sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Cirebon Kelas 1B,” tutur Agus, dalam rilis, Kamis (22/9/2022).

Jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan dan kehormatan yang diberikan oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Namun dengan pengalaman yang dimiliki, Agus yakin wakil ketua pengadilan agama Cirebon yang baru dapat memberikan pengaruh yang signifikan untuk gerak organisasi dan peningkatan kualitas layanan publik di Pengadilan Agama Cirebon.

Pada kesempatan itu, Agus juga berharap Pengadilan Agama Cirebon tetap berperan aktif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 

“Terutama perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian,” tutur Agus.

Agus juga mengajak kepada seluruh komponen di Kota Cirebon dapat bekerja sama memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Kota Cirebon.

“Kami juga berharap Pengadilan Agama Cirebon dapat senantiasa meningkatkan akses bagi seluruh kelompok masyarakat,” tutur Agus. 

Di antaranya dengan mengomunikasikan berbagai kebijakan secara komprehensif untuk memastikan terjaminnya hak-hak masyarakat secara efektif melalui proses yang transparan, akuntabel dan inklusif.  ***