Pemkot Bogor dan 7 Kementerian/Lembaga Terima Hibah Aset BLBI, Berikut Rinciannya

Pemkot Bogor dan 7 Kementerian/Lembaga Terima Hibah Aset BLBI, Berikut Rinciannya
Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban dan tujuh kementerian/lembaga dalam Penandatanganan Perjanjian Hibah BLBI di Jakarta, Kamis (25/11/2021). (tangkap layar)

WJtoday, Jakarta - Pemerintah melalui Satgas BLBI menghibahkan sejumlah aset sitaan BLBI kepada Pemerintah Kota Bogor dan 7 kementerian/lembaga. Aset yang dihibahkan berupa tanah hingga bangunan.

Total keseluruhan aset yang dihibahkan hari ini, Kamis (25/11), yakni seluas 426.605 meter persegi senilai Rp 492,2 miliar. Penyerahan aset ini dilakukan di Kementerian Keuangan yang dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, jumlah ini masih sangat jauh dari total hak tagih negara. Dia memastikan pemerintah melalui Satgas BLBI akan terus melakukan penagihan.

"Hak tagih negara dari para obligor dan debitur mencapai Rp 110,45 triliun. Jadi kalau hari ini baru sekitar setengah triliun itu masih jauh banget. Masih banyak yang harus kita kerjakan," ujar Sri Mulyani di Kemenkeu, Kamis (25/11/2021).

Adapun aset yang diberikan kepada Pemkot Bogor, yang diterima langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, yakni berupa tanah seluas 10,3 hektar dengan total nilai Rp 345,7 miliar. Pemerintah Kota Bogor berencana akan menggunakan aset hibah menjadi pusat perkantoran Pemerintah Kota Bogor.

Sementara 7 kementerian/lembaga yang juga menerima hibah BLBI yakni Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Total keseluruhan aset tersebut seluas 32,3 hektar dengan total nilai Rp146,5 miliar.

Penyerahan hibah aset ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud M.D. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, sebagai wakil Kementerian Keuangan.

Berikut rincian hibah yang diberikan:

1. Hibah kepada Pemerintah Kota Bogor atas aset yang berlokasi di Kota Bogor dengan total luas 103.290 m2 dan total nilai Rp345,7 miliar.

Dengan rincian :

-Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dengan luas 33.500 m2-Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan Luas 2.679 m2 Kelurahan-Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan luas 2.689 m2 Kelurahan-Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan luas 2.929 m2 Kelurahan-Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan luas 965 m2 Kelurahan-Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan luas 206 m2 & 322 m2-Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur dengan luas 60.000 m2

2. Bidang tanah di Kota Bandung dengan luas 1.263 m2 kepada Badan Narkotika Nasional yang akan digunakan untuk Gedung Kantor

3. Tanah dan Bangunan di Kota Batam dengan luas 483 m2 kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan sebagai Rumah Negara/Mess Pegawai pada Kementerian Keuangan

4. Tanah dan Bangunan di Kota Semarang dengan luas 1.790 m2 kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk Gedung Kantor

5. Tanah dan Bangunan di Kota Makassar dengan luas 150 m2 kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk Rumah Solusi Ekspor

6. Tanah dan Bangunan di Kota Samarinda dengan luas 153 m2 kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk Rumah Negara

7. 1 Bidang tanah di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi dengan luas 120.000 m2 kepada Kementerian Pertahanan yang akan digunakan untuk pemenuhan sarana kantor Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut

8. Bidang tanah di Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi dengan luas 80.000 m2 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan digunakan untuk Markas Komando dan Mess Asrama

9. Tanah dan Bangunan di Kota Jakarta Pusat dengan luas 1.107 m2 kepada Kementerian Agama yang akan digunakan untuk asrama program pendidikan kader ulama internasional Masjid Istiqlal

10. 1 Bidang tanah di Kota Lhokseumawe dengan luas 2.274 m2 kepada Badan Pusat Statistik yang akan digunakan untuk Gedung Kantor

11. Tanah dan Bangunan di Kota Bandar Lampung dengan luas 482 m2 kepada Badan Narkotika Nasional yang akan digunakan untuk Gedung Kantor

12. Tanah dan Bangunan di Kota Jakarta Barat dengan luas 613 m2 kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang akan digunakan untuk Gedung Arsip

13. 2 bidang tanah di Kabupaten Lampung Selatan dengan luas total 115.000 m2 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan digunakan untuk pemenuhan sarana Kantor, Markas Komando dan Mess Asrama.***