Pemkot Bandung Dinilai Tidak Serius Tangani Permasalahan di PD Pasar

Pemkot Bandung Dinilai Tidak Serius Tangani Permasalahan di PD Pasar
Pasar Gempol yang disebut PMPRI sebagian lahannya beralih fungsi menjadi hunian
WJtoday, Bandung - Permasalahan di lingkungan PD Pasar Kota Bandung sepertinya tidak kunjung usai. Dari mulai persoalan pelayanan, aset, retribusi sampai kepada seleksi jajaran direksi.

Ketua umum LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Rohimat Joker mengatakan carut marutnya PD Pasar belum terselesaikan sampai saat ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, dalam hal ini PD Pasar Kota Bandung selalu berbelit-belit dalam menjawab hal hal yang berkaitan dengan masalah tersebut.
Belum lagi adanya penyimpangan retribusi dan alih fungsi yang tak kunjung diselesaikan.

Dengan kondisi seperti ini, Rohimat merasa prihatin, bagaimana para perangkat direksi bisa bekerja dengan target tertentu. Atau bagaimana wali kota sebagai owner bisa menghitung target pendapatan jika permasalahan permasalahan yang timbul tidak segera diatasi.

Wali Kota Bandung sebagai owner dinilai tidak serius menangani pasar tradisional, dia menduga oded mungkin tidak paham atau tidak mengetahui yang sesungguhnya persoalan pasar tersebut. 

"Bagaimana aset berkurang serta pendapatan yang tidak jelas? Belum lagi penyimpangan yang masif di lingkungan PD Pasar dalam hal pendapatan. " kata Rohimat dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (18/11/2020).

Rohimat pun menyoroti persoalan aset, contohnya adalah pasar Gempol yang sangat jelas fungsi nya berubah dari pasar menjadi tempat hunian, dan masih banyak lagi alih fungsi tersebut. 

"Juga ada penyimpangan pembangunan kios-kios di atas drainase seperti di pasar Ciroyom." sebutnya.

Ketua PMPRI Rohimat Joker bersama beberapa dokumen terkait permasalahan di PD Pasar Bermartabat

Ditambahkannya, belum lagi alih fungsi lahan parkir yang menjadi tempat berjualan seperti di pasar Ujung Berung dan masih banyak hal yang lainnya.

"Dalam tata kelola keuangan, Saya duga ada penyimpangan dalam pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan anggaran miliaran rupiah di swadayakan, atau ada istilah yang tidak di kenal di lingkungan PD Pasar tentang anggaran BDD," ujar Rohimat.

"Kami mendapatkan informasi bahwa belum selesainya laporan pertanggungjawaban. Belum lagi retribusi yang dicuri oknum karyawan jutaan rupiah yang tidak diselesaikan dengan benar," lanjutnya.

Rohimat dalam hal ini mengatakan masih banyak dugaan-dugaan lain yang terjadi. Maka, wali kota dalam hal ini sebagai owner dan SKPD yang menangani pasar dinilai tidak serius dalam menangani persoalan di lingkungan PD Pasar tersebut.

"Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pengawasan dari lembaga terkait juga terkesan menutup mata, seperti kejaksaan, DPRD serta Kepolisian. Kami menduga banyak tindakan melanggar hukum sampai ke tingkat kriminal yaitu cuci uang dan korupsi." tutur Rohimat.

"Kami PMPRI dalam waktu dekat ini akan menggelar kajian tentang pasar tradisional bersama beberapa lembaga lain dan juga melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian dengan berbekal beberpa data dan temuan yang ada pada kami. Sebelumnya kami akan menggelar aksi dan audensi dengan Pemerintah Kota Bandung," pungkasnya.  ***