Pemerintah tak Perlu Pusing Cabut Subsidi BBM Jika Mampu Tutup Kebocoran Anggaran Negara

Pemerintah tak Perlu Pusing Cabut Subsidi BBM Jika Mampu Tutup Kebocoran Anggaran Negara
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengusulkan agar pemerintah Joko Widodo menutup pelbagai kebocoran anggaran negara ketimbang mencabut subsidi sehingga menaikkan harga BBM. (ilustrasi: wjtoday)

WJtoday, Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengusulkan agar pemerintah Joko Widodo menutup pelbagai kebocoran anggaran negara ketimbang mencabut subsidi sehingga menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Saya rasa masih ada cara dan sisi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa mencabut atau mengurangi subsidi, yaitu dengan menutup kebocoran anggaran yang ada," terang Anwar dalam keterangannya, Senin (29/8/2022).

Dirinya mempertanyakan pemerintah saat ini lebih sibuk mengurusi masalah mencabut atau mengurangi subsidi BBM agar APBN tidak jebol. 

Menurut Anwar, mencabut subsidi BBM akan memicu terjadinya inflasi dan akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Anwar pun lantas mengutip pendapat Sumitro Djojohadikusumo yang sempat pernah mengutarakan tingkat kebocoran anggaran negara mencapai sekitar 30 persen. Sementara anaknya, Prabowo Subianto mensinyalir sekitar 25 persen anggaran bocor.

Dengan demikian, Ia menilai pemerintah akan mendapatkan dana yang sangat besar bila kebocoran ini bisa ditutup. Sebagai informasi, 

Untuk diketahui, Badan Anggaran DPR sudah menyetujui usulan pemerintah menyangkut revisi belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.

"Jadi jika kebocorannya bisa kita hilangkan tidak usah 30 persen atau 25 persen, tapi 20 persen saja maka pemerintah akan punya dana yang bisa dikelola yaitu sebesar Rp621,2 triliun," terang Anwar.

"Angka ini jelas jauh lebih besar dari jumlah subsidi yang ada yaitu Rp502,4 triliun," imbuhnya menegaskan.

Melihat itu, Anwar berpandangan pemerintah tidak perlu pusing dengan masalah subsidi BBM yang menggerus APBN bila bisa menutup kebocoran anggaran ini. Karena hal itu sudah bisa ditutup dari dana APBN yang bisa terselamatkan.

"Kalau kebocoran APBN ini bisa ditutup maka kita juga akan bisa membuat ruas jalan tol yang lebih panjang dan membuat rumah sakit serta sekolah dasar yang jauh lebih banyak dengan dana yang didapat bukan dari pemotongan atau pengurangan subsidi, tapi dari usaha keras pemerintah karena berhasil menutup kebocoran APBN dari tindak tidak terpuji yang dilakukan oleh para koruptor," pungkasnya. 

Faisal Basri: Menaikkan Harga BBM Menumpuk Masalah
Ekonom senior Faisal Basri mengatakan masyarakat akan terbebani jika harga pertalite benar-benar dinaikkan Rp10 ribu per liter. Ia menilai seharusnya penyesuaian BBM dilakukan perlahan sejak beberapa tahun sebelumnya.

"Kalau pertalite Rp10 ribu per liter, naik 30 persen, siapa yang enggak nyesek? Coba kalau dulu naik 100, turun 200, naik terus, gitu," ujar Faisal kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (29/8).

Faisal mengatakan harga BBM tidak naik selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu, rencana pemerintah menaikkan harga BBM saat ini sama seperti menumpuk masalah.

"Cara pemerintah ini masalah ditimbun satu-satu. Ini sudah lima tahun harga BBM enggak naik, listrik juga tidak naik demi stabilitas harga sehingga inflasi dipuji-puji, ongkosnya ini menimbun masalah," jelasnya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya menentukan harga BBM disesuaikan secara otomatis per tiga bulan dan listrik per bulan. Dengan cara tersebut, maka kenaikan harga BBM dan listrik bisa diprediksi.

"Sekarang aturan itu dicampakkan semua sama Pak Jokowi," tutup Faisal.  ***